Istana Tegaskan Pengawalan Polisi Terhadap Konvoi Moge Langgar Aturan, Netizen Ramai Mendukung

Polemik Pengawalan Polisi Terhadap Konvoi Moge – sumber foto: Istimewa

Polemik soal konvoi motor besar (moge) terus bergulir. Jika sebelumnya publik Indonesia ramai bicarakan aksi penghadangan konvoi motor gede Harley Davidson di kota Yogyakarta oleh seorang aktifis bernama Elanto Wijoyono pada Sabtu 15 Agustus 2015 kemarin, kini giliran pihak kepolisian dan Istana Negara yang memberikan pernyataan, khususnya terkait pengawalan polisi atas konvoi tersebut.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede, seperti yang terjadi di Yogyakarta. Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono menyebut pihaknya mengacu pada Pasal 134 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di mana disebutkan, “Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut…(a)…(b) dan seterusnya hingga huruf (g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”.

Dikutip dari Kompas.com, Condro Kirono menyatakan, “Kan ada kata ‘antara lain’. Artinya, yang dijelaskan di situ ya antara lainnya saja, tetapi ada yang lain juga, salah satunya konvoi. Kan tidak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam situ (penjelasan Pasal 134 huruf (g)) itu kan.” Hal serupa dinyatakan pihak Humas Mabes Polri melalui Facebook-nya.

Berkebalikan dengan pernyataan polisi, pihak Istana Negara melalui Sekretariat Kabinet RI menyatakan pengawalan oleh polisi terhadap rombongan pengendara motor Harley-Davidson Indonesia, khususnya dalam kasus di Yogyakarta, adalah tindakan yang melanggar hukum.

Melaluai situs Setkab.go.id, pihak Istana Negara menyatakan “Tindakan pengawalan oleh voorijder petugas Kepolisian dalam peristiwa yang terjadi di Sleman merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 134 huruf g UU Nomor 22 Tahun 2009 sebab konvoi motor Harley Davidson tidak termasuk sebagai Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan,”

Lebih lanjut, Setkab menyarankan kepada pihak kepolisia, apabila pengawalan tersebut harus dilakukan, maka sebaiknya pengawalan tersebut dilakukan tidak dengan menggunakan lampu isyarat atau sirene dan mematuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, serta bersikap sama seperti pengguna jalan lainnya.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas perbedaan penafsiran antara pihak kepolisian Republik Indonesia dengan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 18 – 19 Agustus 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 10.362 tweet membicarakan tentang polemik pengawalan konvoi motor gede (moge) oleh pihak kepolisian.

Netizen secara tegas menyebut konvoi moge Harley Davidson di Yogyakarta yang menerobos lampu lalu lintas merupakan pelanggaran hukum. Lebih lanjut, netizen menyebut tak sepatutnya pihak polisi mengawal konvoi yang melakukan pelanggaran hukum semacam ini. Hal tersebut ditegaskan netizen Indonesia lewat 2.460 tweet.

Lebih lanjut, netizen juga mengkritisi pernyataan pihak Humas Polri melalui akun Facebook-nya, yang membenarkan pengawalan terhadap konvoi moge di Yogyakarta. Netizen menyatakan ketidaksetujuan dengan hal tersebut dan menyebut konvoi moge tidak layak dikawal polisi. Ini dinyatakan netizen sebanyak 1.001 tweet.

Sementara itu, netizen mengungkapkan persetujuannya dengan pernyataan Sekretariat Kabinet yang mewakili Istana Negara yang menyebut pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede di Yogyakarta langgar aturan. Netizen menyampaikan dukungan atas pernyataan Setkab ini melalui 528 tweet.

***

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend