Netizen Dukung Protes PP Jaminan Hari Tua Lewat Hashtag #JokowiSalahTeken

Protes Netizen Terhadap PP Jaminan Hari Tua – sumber foto: Istimewa

Penolakan publik terhadap program Jaminan Hari Tua (JHT) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akhirnya mendapat respon dari pemerintah. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil pada Jumat 3 Juli 2015 menyatakan akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Belum dijelaskan secara pasti revisi macam apa yang diambil pemerintah, namun khusus pekerja yang terkena PHK, Sofyan Djalil menjamin pekerja bisa mencairkan dana JHT-nya langsung tanpa menunggu lama.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan yang diprotes banyak pihak ini, terdapat perubahan dalam pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), di mana pekerja baru bisa mencairkan dana JHT nya setelah masa waktu 10 tahun sebesar 10% dari total dana yang ada. Pekerja baru bisa mencairkan seluruh dana sisanya setelah memasuki usia 56 tahun. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya di mana masa pencairan dana hanya 5 tahun dan dana bisa dicairkan seluruhnya.

Akibat perubahan ini aturan yang diberlakukan sejak 1 Juli 2015 ini protes pun merebak. Sekitar 400 buruh berdemo di depan Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat pada Jumat 3 Juli 2015. Mereka menuntut pemerintah mencabut aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tentang Jaminan Hari Tua. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memprotes waktu pencairan dana 10 tahun dan prosentase yang bisa diambil hanya 10%. Buruh bahkan menuntut Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri untuk dicopot dari jabatannya.

Netizen Indonesia pun mendukung gerakan buruh dalam memprotes aturan Jaminan Hari Tua ini. terbukti dari ramainya pembicaraan di media sosial tentang desakan pencabutan PP Nomor 46 Tahun 2015 ini. Selain itu, netizen juga ramai mendukung petisi di Change.org yang menuntut pemerintah mencabut aturan JHT yang sejauh ini sudah lebih dari 37 ribu netizen memberikan dukungan.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas maraknya protes terhadap PP Jaminan Hari Tua (JHT)? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 4 – 5 Juli 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 57.480 tweet membicarakan tentang protes netizen terhadap PP Jaminan Hari Tua (JHT). Jumlah ini sangat besar mengingat waktu pantau yang hanya 2 hari.

Untuk menunjukkan dukungan kepada para pekerja, netizen menggalang protes dengan menggunakan hashag unik #JokowiSalahTeken. Sejauh ini, hashtag sudah digunakan sebanyak 15.867 tweet dan sempat menjadi trending topic Twitter Indonesia. Netizen juga banyak menyoroti menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang disebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap PP Jaminan Hari Tua (JJT) ini. Sebanyak 3.552 tweet menyebut soal ini dan menuntut menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa ini dicopot dari jabatannya.

Dukungan netizen terhadap petisi pencabutan PP JHT juga semakin meluas. Lewat 2.957 tweet, netizen menyatakan dukungan atas petisi dan menghimbau publik ikut berpartisipasi. Sementara itu, kabar terakhir yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan merevisi PP JHT mendapat perbincangan netizen sebanyak 6.961 tweet. Mereka menyatakan senang pemerintah mendengarkan protes publik, namun tidak sepakat jika revisi hanya soal pencairan dana terkait PHK.

Hal serupa diserukan organisasi massa buruh KSPI yang menolak revisi PP JHT jika hanya merubah aturan soal pencairan dana terkait PHK. Netizen mendukung protes KSPSI ini lewat cuitan sebanyak 2.863 tweet.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend