Netizen Komentari Kebijakan Ditjen Pajak Akses Data Perbankan

Kritisi Program Tax Amnesty, Netizen Serukan #StopBayarPajak

Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017. Perppu tersebut mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud adalah dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Keluarnya peraturan tersebut mendapat tanggapan beragam dari netizen Indonesia. Beberapa netizen menanggapi negatif terhadap Perppu No 1 tahun 2017.

“Negara semakin represif, ini tanda2 kejatuhan suatu negara krn kekurangan keuangan. Dijajah oleh bangsa sendiri lebih menyedihkan”, kicau netizen pemilik akun @albertkakiay.

Sementara netizen lainnya juga menyebutkan kebijakan tersebut keterlaluan. “Meski ini perintah pakde joko tp gw kok ngerasa keterlaluan ya ngepet pajaknya sampe ngubek2 rekening orang” ujar @jedmosely.

Perppu selanjutnya juga akan dibawa kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pengesahan.
“Kita harus mendukung karena ini adalah konsekuensi yang disebut dengan perubahan zaman era transaksional terbuka di masyarakat,” ungkap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/5).

Menurut Taufik ini adalah kesepakatan internasional yang harus dijalankan Indonesia, bahwa seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus transparan terhadap kebutuhan perpajakan. Beberapa kali pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komisi XI juga
sudah membahas hal tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend