Netizen Perbincangkan Gugatan Kewenangan SIM, STNK dan BPKB ke MK

Gugatan Kewenangan Polri Terbitkan SIM, STNK dan BPKB – sumber foto: Istimewa

Ada yang menarik dari sidang di Gedung MK, Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2015 kemarin. Sidang yang dimaksud mengenai gugatan kewenangan penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Gugatan ini diajukan bersama oleh perseorangan dan LSM atas nama Alissa Q Munawaroh Rahman dan Hari Kurniawan, sedangkan pemohon dari LSM yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Malang Corruption Watch, dan Pemuda Muhammadiyah.

Para penggugat mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang diujikan yaitu Pasal 64 ayat 4 dan 6, Pasal 67 ayat 3, Pasal 68 ayat 6, Pasal 69 ayat 2 dan 3, Pasal 72 ayat 1 dan 3, Pasal 75, Pasal 85 ayat 5, Pasal 87 ayat 2, dan Pasal 88‎.

Dalam pengajuannya, mereka menggugat kewenangan kepolisian dalam menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut. Disebut kewenangan Polri mengeluarkan SIM dan STNK bertentangan dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, di mana tugas Polri adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Di luar itu, maka tugas kepolisian tidak sesuai amanat konstitusi.

Majelis hakim MK yang menangani sidang gugatan ini menyarankan untuk penggugat memperbaikin materi gugatannya. K‎etua Panel Majelis Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyarankan penguatan di sisi fakta korupsi pengurusan SIM, STNK dan BPKB sebagai pisau analisisnya juga dipertajam dari sisi ketatanegaraan.

Sementara Anggota Panel Majelis Hakim Konstitusi, Suhartoyo menyarankan penggugat untuk mendetailkan kerugian konstitusional yang dialami warga negara karena kewenangan Polri tersebut. Majelis hakim memberi waktu 14 hari ke depan dengan agenda perbaikan permohonan guna untuk diteruskan pada sidang berikutnya.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas gugatan terhadap kewenangan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 6 Agustus 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 1.705 tweet membicarakan tentang kewenangan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB. Sejumlah 893 tweet menyebut tugas utama polisi bukan mengurusi hal-hal administratif seperti penerbitan SIM, STNK dan BPKB.

Di luar persoalan gugatan kewenangan Polri menerbitkan SIM, STNK dan BPKB, netizen mendesak Mabes Polri untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan polisi terhadap publik. Hal ini ditegaskan netizen lewat 319 tweet.

***

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend