Netizen Pertanyakan Pencabutan Moratorium Reklamasi Pulau G

proyek

Foto: Ilustrasi

Pemerintah bersepakat mencabut sanksi Pulau G dalam reklamasi Teluk Jakarta, Selasa (2/10). Kesepakatan tersebut diambil setelah empat kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyepakati usulan atas penanganan dampak reklamasi Pulau G.

Keempat kementerian itu, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian/Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappenas).

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pencabutan sanksi tersebut akan diberlakukan karena syarat administratif yang ditentukan dalam Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pembangunan Pulau G telah dipenuhi. Menurut Luhut, sudah tidak ada syarat yang harus dipenuhi pengembang dalam pembangunan Pulau G.

“Besok selesai, saya teken besok,” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (2/10).

 

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, juga memastikan pemerintah akan mengeluarkan SK pencabutan moratorium itu. Menurut dia pengembang juga sudah memenuhi persyaratan lingkungan yang diajukan Kementerian LHK. “Kesimpulannya Pak Menko (Luhut) mau cabut moratorium,” kata Saefullah.

Dengan pencabutan moratorium pulau G, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memanggil PT Muara Wisesa Samudera yang menjadi Pengembang Pulau G.

“Besok hari Selasa kita panggil, dan kalau semuanya sudah jelas menurut teknis, karena kan yang harus tanggung jawab pengembangnya di dalam pelaksanaan. Jadi sanksinya (moratorium) bisa dicabut,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya ketika ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Maritim di Thamrin, Jakarta Pusat, Senin malam 2 Oktober 2017.

Pencabutan moratorium ini mendapat reaksi beragam oleh netizen Indonesia. Penolakan terhadap pencabutan moratorium juga disuarakan oleh netizen seperti yang dikicaukan oleh akun @RCIK_Boy. “Apa manfaatnya Reklamasi untuk Rakyat ? Menteri itu di gaji oleh rakyak bukan oleh pihak lain yg berkepentingan Dg reklamasi itu, menyolok”.

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mencabut moratorium terhadap pulau reklamasi C dan D. Hal itu sempat menuai kritikan, karena pemerintah dianggap pro pengembang.

“Kebijakan pemerintah ini jadi seolah membenarkan para pengembang untuk mengerjakan proyek lebih dahulu sebelum mereka mengurus perizinannya. Ini bahaya. Bisa-bisa politik tata ruang kita nantinya didikte sepenuhnya oleh para pengembang,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menanggapi pencabutan ini September lalu.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend