Netizen Sebut Nama Pengusaha Indonesia Dalam Panama Papers

Panama

(Sumber foto: jateng.tribunnews.com / m.tempo.co)

Sebanyak ratusan nama pebisnis dan politikus Indonesia termasuk dalam daftar klien Mossack Fonseca, sebuah firma hukum asal Panama, yang bocor ke Internet. Mereka masuk dalam daftar itu karena pernah menyewa Mossack Fonseca untuk mendirikan perusahaan di yuridiksi bebas pajak di luar negeri (offshore). Terdapat rilis nama-nama para miliarder yang setiap tahun masuk dalam daftar orang terkaya Forbes asal Indonesia.

Bocoran dokumen yang kini dikenal sebagai The Panama Papers itu kemarin dipublikasikan secara serentak oleh 100 media di seluruh dunia. Tempo merupakan satu-satunya media di Indonesia yang tergabung dalam kolaborasi lintas negara ini.

Salah satu nama yang tercatut adalah Sandiaga Uno. Pebisnis yang menanam benih di banyak ladang ini tengah menjadi sorotan publik lantaran akan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah tahun depan. Kepada Tempo, Sandiaga mengakui kepemilikan atas perusahaan semacam ini. Ia bahkan mengizinkan media mempublikasikan nama-namanya.

“Saya memang punya rencana membuka semuanya karena saya sekarang dalam proses mencalonkan diri menjadi pejabat publik,” kata Sandiaga  akhir Maret 2016 lalu.

Selain itu, ada juga dua nama yang tengah dicari-cari penegak hukum untuk penyidikan kasus korupsi tercantum dalam dokumen bocor ini. Mereka adalah Riza Chalid, yang tersangkut kasus korupsi Petral, dan Djoko Soegiarto Tjandra, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

Namun, seperti banyak klien Mossack Fonseca lain, tidak ada bukti bahwa Sandiaga Uno menggunakan perusahaannya untuk tujuan tak terpuji. Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal. Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang logis secara bisnis.

Tetapi banyak juga pemilik bisnis ilegal yang memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Bahkan, skema ini juga digunakan untuk penipuan. Salah satunya, diceritakan keluhan dari investor kecil Indonesia. Mereka mengklaim ada perusahaan di bawah bendera Mossack Fonseca yang melakukan penipuan. Perusahaan yang berbasis di British Virgin Islands ini sedikitnya menipu 3.500 orang dengan nominal US$ 150 juta.

“Padahal uang itu kami butuhkan untuk pendidikan anak kami April ini,” kata seorang investor Indonesia melalui surat elektronik pada Mossack Fonseca, pada April 2007 lalu. Saat itu, ia tak lagi menerima dana dari perusahaan penipu. “Tolong beri saran, apa yang bisa kami lakukan,” ujarnya lagi. Sedang nama Mossack dan alamat emailnya tercantum dalam leaflet perusahaan investasi itu.

Pantauan redaksi eveline periode 5 April 2016 pada media sosial twitter, mendapati netizen berkicau mengenai daftar nama-nama pengusaha Indonesia dalam Panama Papers. Tercatat sebanyak 2.220 tweet dilontarkan netizen, dengan puncak perbincangan yang terjadi pada pukul 13.00 WIB sebanyak 426 tweet.

Berikut ragam komentar netizen, terpantau tim redaksi eveline seputar daftar nama-nama pengusaha Indonesia dalam Panama Papers. Misalnya seperti, “Dari sekian banyak nama politisi,pengusaha dan pesohor dunia di #PanamaPapers, masa ga ada dr Indonesia ? *suspicious”, dikicaukan @hendri_gooners, sesaat sebelum akhirnya dia menemukan nama Sandiaga Uno, @AlbertBatlayeri hmm..ada nama Sandiaga Uno..btw tks infonya”.

Netizen lain dengan akun @RustamIbrahim, menulis, “Terdapatnya sejumlah nama politisi Indonesia dalam Panama Papers menunjukkan bahwa slogan nasionalisme sering dipakai hanyalah omong kosong”. Dia juga melanjutkan, “Mudah2an di hari2 mendatang akan semakin banyak informasi dibocorkan sehubungan dengan Panama Papers. Nampak berharap akan adanya investigasi lebih jauh  terkait Panama Papers.

Sementara itu, dihimpun dari Rappler.com, pemerintah Indonesia diketahui terus mengawasi dan mengantongi sejumlah besar nama. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah mengantongi data ribuan perusahaan offshore dan perusahaan cangkang milik pengusaha lokal di luar negeri.

Undang-Undang Pengampunan Pajak yang sedang dibahas di Senayan, kata dia, adalah upaya pemerintah menarik pulang semua dana itu. “Nilainya mencapai ribuan triliun rupiah”. Kata Bambang kepada Tempo.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend