Paska Penetapan Sebagai Tersangka, Setnov: Saya Belum Terima Surat KPK

Setya Novanto Terseret Kasus Korupsi E-KTP, Netizen Ramai Berkomentar

Foto: Istimewa

Partai Golkar tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum menggantikan Setya Novanto yang berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-El.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partai memiliki alasan obyektif dan subyektif untuk tidak melakukan munaslub. “Jadi ada kondisi objektif dan subjektif yang membuat Partai Golkar berketetapan untuk melaksanakan keputusan rapimnas tidak melaksanakan munaslub,” kata ujar Nurdin usai rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta pada Selasa (18/7).

Rapat pleno DPP Partai Golkar hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bersama jajaran pengurus DPP Partai Golkar lainnya mulai dari jajaran Sekjen, Korbid, hingga Ketua DPP Partai Golkar.

Setya Novanto sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima surat penetapan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini diutarakannya melalui akun twitter pribadinya pada Selasa (18/7).

Dilain pihak, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sepakat dengan keputusan DPP Partai Golkar yang memutuskan tak akan melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pasca penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Pria yang akrab disapa Ical ini menjelaskan, DPP Partai Golkar telah membuat 7 keputusan dalam rapat pleno yang dilakukan pengurus siang tadi. Atas tujuh kebijakan tersebut dia yakin proses kegiatan di internal partai tak akan terpengaruh dengan status tersangka Setnov.

Seperti diketahui, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan penyidik menduga Setya melalui pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini menjadi tersangka mempunyai peran dalam proses perencanaan serta pengadaan barang KTP-el di DPR. Setya melalui Andi Narogong diduga juga mengkondisikan pemenang barang dan jasa KTP-el. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan Rp 5,9 triliun.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend