Pemerintah Putuskan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan, Netizen Pro Dan Kontra

Reklamasi

(Sumber foto: beritagar.id/megapolitan.kompas.com)

Pemerintah akhirnya memutuskan memberi izin untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

“Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta (Teluk Jakarta),” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Luhut, keputusan untuk melanjutkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara, mulai dari Kementerian LHK, BPPT, Kementerian KP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov DKI serta PLN. “Malam ini dan besok kami akan membuat press release mengenai semua itu,” ujar Luhut.

Selain itu, Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo juga telah menyetujuinya, namun Luhut menyebut Presiden Jokowi menekankan agar kepentingan nelayan diprioritaskan. “Nelayan itu akan kita urus yang jumlahnya entah 12 ribu atau 24 ribu. Kalau kami punya data 12 ribu, itu semua perintah Presiden supaya mereka dapat prioritas untuk diurus,” ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Luhut berharap dengan sikap pemerintah ini, maka jangan ada lagi yang berkomentar pemerintah mengabaikan nasib nelayan atas keputusan mengizinkan kelanjutan proyek reklamasi. “Justru akan dibuat lebih baik dengan dana yang didapat oleh Pemda dari reklamasi, dan yang penting lagi itu rupanya 40 persen menjadi sumber air dari Jakarta,” tuturnya.

Pantauan redaksi eveline, mendapati  netizen ramai berkicau memberi dukungan, ataupun menolak keputusan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Berikut komentar netizen pada linimasa twitter. “setuju Pak…demi kemakmuran nelayan khususnya dan kemajuan juga kemakmuran laut Indonesia. Rakyat hrs mendukung dan mendoakan!”, tulis akun @PatmanBebek, nampak menyampaikan persetujuannya.

Dukungan juga terlihat dari seorang netizen lain dengan akun @Jm6488, “pak Presiden lapangan kerja yang ada diwilayah reklamasi pantai harus diutamakan untuk penduduk disekitarnya”. Netizen ini memberi dukungan dan meminta agar pemerintah memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar reklamasi. Netizen ini pun menyebut soal mengembalikan kepercayaan investor, “yang sdh dilakukan seharusnya dilanjutkan agar kepercayaan investor bersemangat kembali”.

Sementara itu, sebagian netizen lain justru menyuarakan penolakan. Akun @Draprayogi misalnya, “hidup Negara Pengembang, Presiden, Menteri, Gubernur, dan Aparatur Pengembang”. Selanjutnya, netizen dengan akun @ombahku dengan tegas menyebut pemerintah telah tunduk pada pemilik modal. “FIX!!! Sudah jelas Pemerintah dipihak mana? | Pemerintah “Bertekuk Lutut” dihadapan Pemilik Modal”.

Untuk diketahui, pada Juni lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, mengeluarkan surat keputusan tiga menteri yang membatalkan proyek reklamasi tersebut. Tiga menteri tersebut, yakni Menteri Rizal sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Penyegelan itu karena terjadi pelanggaran oleh pengembang dalam reklamasi pulau di Pantai Utara Jakarta itu.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend