Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan, Rizal Ramli Dipuji Netizen

Rizal

(Sumber foto: metro.news.viva.co.id / www.suara.com)

Rapat Koordinasi Reklamasi Teluk Jakarta yang berlangsung selama dua jam di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (18/4/2016). Hasilnya, Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sepakat melakukan penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta.

Menteri Perekonomian Bidang Maritim Rizal Ramli mengatakan, kesepakatan moratorium dilakukan untuk menyelesaikan polemik reklamasi yang dilaksanakan oleh pengembang di pantai utara (Pantura), Jakarta Utara. Keputusan itu diambil hingga seluruh peryaratan terpenuhi.

“Kami akan bentuk joint comittee yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan Pemprov DKI supaya masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Maritim.

Menurutnya, joint comittee akan membahas berbagai permasalahan reklamasi, salah satunya soal tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI.  Rakor tersebut selain dihadiri Rizal Ramli dan Ahok, juga diikuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmatya Satyamurti.

Rizal menambahkan beberapa beleid yang menjadi sumber polemik pemberian kewenangan proyek reklamasi antara lain Keppres 52/1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi Pantura; UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Perpres No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Agar semuanya objektif, kami minta Pemprov DKI melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta sampai semua peraturan dipenuhi semua pihak, termasuk pemerintah dan pengembang,” jelasnya.

Kesimpulan lainnya,  reklamasi merupakan salah satu pemilihan proses pembangunan untuk wilayah DKI Jakarta. Kemudian, proyek pembangunan tersebut harus melihat manfaat dan risiko yang akan terjadi, sehingga diperlukan penelaahan yang mendalam.

“Kami ingin mengurangi risiko reklamasi sekecil mungkin. Memang ada bolong-bolong di aturan dan Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 yo 1 tahun 2014. UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Kalau dibahas terus, tidak akan ada habisnya,” jelas Rizal.

Pantauan redaksi eveline periode 18 April 2016 pada media sosial twitter, mendapati perhatian netizen mengenai Rizal Ramli minta reklamasi dihentikan. Tercatat sebanyak 2.907 tweet  dikicaukan netizen. Dengan puncak perbincangan yang terjadi pada pukul 08.00 pagi sebanyak 695 tweet.

Berikut beberapa kicauan netizen di linimasa twitter yang terpantau tim redaksi eveline. @RamliRizal top menko maritim & sumber daya”, tulis akun @hluntungan1, nampak menyampaikan pujiannya terhadap Rizal Ramli. Pujian yang senada juga disampaikan netizen lain, “Jadi berhenti reklamasi? Hebat juga Rizal Ramli ya. *manggut*”. Tulis akun @_haye_

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti mengatakan pihaknya akan membantu joint committee untuk memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. “Kami merekomendasikan Pemprov DKI harus menerbitkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil [RZWP3k],” katanya.

Sedang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pihaknya dan Pemprov DKI akan mengkaji ulang semua analisis dampak lingkungan (Amdal) dari tiap-tiap pulau reklamasi. Pasalnya, kata dia, AMDAL yang ada saat ini belum cukup kuat untuk memenuhi persyaratan. Amdal per pulau harus dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS].

“KLHS akan melengkapi rancangan perda tentang zonasi. Rancangan Peraturan Daerah DKI harus tetap dikomunikasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend