Revisi UU KPK Masuk Program Legislasi Nasional Jadi Perbincangan Netizen

Revisi UU KPK Masuk Program Legislasi Nasional Jadi Perbincangan Netizen

Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditetapkan masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Revisi UU KPK tersebut dipastikan masuk dalam prolegnas prioritas setelah melewati lobi yang alot antar fraksi dalam sidang paripurna DPR yang digelar hari ini, Selasa, (15/12/2015).

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas ditetapkannya revisi UU KPK masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2015 oleh DPR ini? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 14-15 Desember 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat total 1.195 tweet yang membicarakan tentang revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari total perbincangan mengenai revisi UU KPK yang terpantau redaksi Eveline, terdapat diantaranya sebanyak 986 kicauan oleh Netizen pada linimasa Twitter yang menyebutkan UU KPK masuk dalam prolegnas DPR. Masa sidang DPR yang tinggal tersisa tiga hari lagi, membuat DPR dan Pemerintah harus segera menyepakati revisi UU KPK masuk dalam prolegnas 2015, meskipun oleh beberapa pihak hal ini dinilai sangat terburu-buru. namun langkah tersebut diambil, dinyatakan DPR sebagai bagian dari konsistensinya selama ini.

Pembahasan revisi UU KPK akan dilanjutkan pada tahun 2016 mendatang. Sebab, pekan ini DPR sudah memasuki masa reses, dan sidang memasuki masa penutupan. Di masa reses itu DPR tidak dibolehkan bersidang, kecuali bila ada keputusan politik lain atau keadaan bersifat mendesak.

Sementara itu, terdapat 4 poin yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah mengenai revisi UU KPK, poin yang pertama yakni menyangkut surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Poin kedua mengenai adanya pengawas bagi KPK. Poin ketiga terkait dengan penyadapan, yaitu penyadapan yang dilakukan setelah ada alat bukti yang menyatakan orang tersebut terlibat korupsi. Poin revisi yang terakhir adalah adanya penyidik independen.

Namun sebaliknya, sebagian Netizen justru menyatakan penolakannya terhadap revisi UU KPK. Netizen mengalirkan sebanyak 295 tweet penolakan dan menganggap revisi UU KPK justru dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat 4 poin yang disepakati akan direvisi oleh DPR dan Pemerintah dalam pembahasan prolegnas priotitas nanti, justru adalah jantung dan kekuatan pergerakan KPK selama ini.

One thought on “Revisi UU KPK Masuk Program Legislasi Nasional Jadi Perbincangan Netizen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend