Sebut Isu Daya Beli Karena Politik, Netizen Kritik Presiden Jokowi

Presiden Jokowi Kebingungan Disebut Seorang Diktator, Ini Dia Reaksi Netizen

Foto: Ilustrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai isu menurunnya daya beli masyarakat akhir-akhir ini sengaja disampaikan oleh orang-orang politik untuk kepentingan politik tahun 2019, yang tinggal hampir setahun lagi. Namun, faktanya isu tersebut sangat tidak beralasan.

“Kalau orang politik memang tugasnya seperti itu kok. Membuat isu-isu untuk 2019. Ya udah kita blak-blakan saja, wong 2019 tinggal setahun,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Tahun 2017, di Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (3/10) malam.

Yang sesungguhnya terjadi, menurut Presiden, ada pergeseran dari offline ke online. Banyak orang yang enggak melihat itu. Ia menunjukkan data, jasa kurir naik 130 persen di akhir September ini.

“Angka ini didapat dari mana? Ya kita ngecek. DHL cek, JNE cek, Kantor Pos cek, saya kan juga orang lapangan, jangan ada yang bantah,” ujar Presiden. Selain itu, lanjut Presiden, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12,14 persen, naik 12,14 persen. Artinya, di situ ada aktivitas ekonomi, karena kalau tidak ada motongnya dari mana PPN itu. “Naik 12 persen. Baru pagi tadi angka ini saya terima, 12,14 persen,” ucap Presiden menekankan seperti dilansir dari situs seskab.go.id

Kemudian growth, pertumbuhan penerimaan pajak. Industri naik 16,63 persen dibanding tahun lalu. Perdagangan naik 18,7 persen. Pertambangan, eksport saya sudah mulai akan pulih, ini naiknya 30,1 persen.

“Terserah percaya atau tidak, tapi angka ini saya peroleh. Kalau masih ada yang ngotot, ya silakan maju. Gampang sekarang, silakan maju, kita bicara, atau nanti pas ketemu harinya saya aturnya,” kata Presiden Jokowi.

Pendapat Presiden Jokowi ini ternyata menuai banyak kritik netizen. Netizen tidak sepaham bahwa isu penurunan daya beli disebabkan kepentingan Pilpres 2019.

Pendapat yang sama juga disebutkan oleh politisi asal partai Demokrat, yang menyebutkan bahwa adalah kenyataan di masyarakat dan bukan rekayasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) meyakini daya beli orang Indonesia secara umum masih cukup bagus. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto berpatokan pada inflasi Juli 2017 yang mencapai 0,22%. Kemudian secara tahun kalender inflasi mencapai 2,60% dan tahunan 3,88% (year on year/yoy).

“Idealnya kalau inflasi terkendali, maka daya beli bagus,” kata Suhariyanto di Kantor BPS

Kecuk menyebutkan, terkendalinya inflasi dikarenakan harga pangan yang tidak melonjak drastis meskipun adanya Lebaran.

“Bisa dipahami kemarin lebaran, dan kalau kembali di 0,22% kalau kita lacak ini rendah, dan ini terjadi normalisasi lebaran dan dampak TDL tidak ada lagi, angkutan luar kota yang tinggi tidak ada,” tambah dia.

Menurut Kecuk, masyarakat memiliki kemampuan belanja yang lebih besar ketika harga barang bisa cukup rendah. Apalagi pendapatan yang terus meningkat.

“Kalau pendapatan tinggi inflasi tinggi maka daya beli akan rendah, ini akan membuat daya beli terjaga, ini akan tercermin pada PDB triwulan II, intinya kalau terkendali maka daya beli terjaga,” tukas dia.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend