Sebut Pansus DPR Sarat Muatan Politik, Netizen Kritik Keras KPK

pihak ketiga

Foto: Istimewa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyuarakan keberatannya atas langkah DPR RI dalam pelaksanaan hak angket KPK. Bahkan KPK  tidak mengizinkan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani hadir di rapat Pansus Hak Angket.

Tidak cukup sampai disitu, akun twitter resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), @KPK_RI juga membuat kuliah twit (kultwit) yang menyatakan rasa keberatannya atas Pansus DPR RI. KPK Bahkan menyebutkan adanya pansus tidak lepas dari kepentingan DPR RI dalam kasus e-KTP.

Lebih jauh, KPK menyebutkan pelaksanaan hak angket merupakan modus baru DPR RI untuk menyerang kredibilitas KPK dalam pemberantasan korupsi.

Menggunakan hak angket adalah modus pola baru utk menyerang kredibilitas KPK dalam membongkar perkara korupsi” tulis akun @KPK_RI pada Sabtu 17 Juni 2017. 

Kicauan KPK sebanyak 35 tweet pada Sabtu (17/6) menuai beragam reaksi netizen Indonesia. Netizen mengkritik isi kicauan KPK sebagai bentuk rasa takut KPK dalam menghadapi hak angket DPR RI. “Tolak Hak Angket? Kok jd kalian sih @KPK_RI yg mengemis² minta ke publik tuk menolak hak angket? Knp hrs takut jk memang kalian bersih? ANEH” kicau akun @negeriku_oouhhh.

Netizen lainnya juga menyebutkan bahwa KPK justru terlibat jauh dalam urusan politik DPR. Menurut netizen pemilik akun @panca66, seharusnya KPK fokus saja pada urusan hukum.

Netizen juga mempertanyakan KPK dalam penanganan kasus yang diduga melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend