‘Sisi Gelap Keluarnya Sertifikat HGB Pulau D Harus Diungkap’, Netizen: Penggelapan?

HGB

(Sumber foto: republika.co.id/FB Sandi Sumargo)

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menilai banyak kejanggalan dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D hasil reklamasi. Kejanggalan itu harus diungkap untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi di balik penerbitan sertifikat itu.

“Biar publik nggak bertanya-tanya dan ada sisi gelap yang terungkap,” kata dia saat dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (28/8).

Syarif mengimbau agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebagai penerima HGB dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pembuat yang punya otoritas, untuk duduk bersama mengklarifikasi. Kalau memang ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran administratif, kata dia, harus segera diselesaikan. “Kalau pada tataran administratif nggak selesai, hukum bicara,” ujar sekretaris komisi bidang pertanahan ini.

Syarif menambahkan, pengeluaran sertifikat tanah untuk luas di atas 1 juta meter persegi harusnya oleh BPN pusat. Menurut aturan, sertifikat untuk Pulau D yang luasnya 3.120.000 meter persegi tak seharusnya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara.

Foto sertifikat HGB Pulau D viral melalui media sosial. Sertifikat untuk Pulau 2A (Pulau D) itu diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang pulau hasil reklamasi tersebut. Sertifikat HGB bernomor 6226 itu dikeluarkan tanpa ada tanggal berakhirnya hak.

Sertifikat tersebut ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Kasten Situmorang dengan nomor 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09. 05/2017.- pada 24 Agustus 2017.

Berikut pantauan redaksi eveline, mendapati komentar netizen di media social terkait sisi gelap dikeluarkannya sertifikat HGB pulau D. “Penyalagunaan wewenang adalah kejahatan terstruktur”, tulis netizen bernama Muhlis sampaikan dugaan. Senada dengan yang disampaikan Rykco Francixco Silitonga yang turut menduga adanya penggelapan, “Penggelapan?”.

Kritik pedas pun dilontarkan dua netizen berikut, “kalok orang miskin bangun rumah gak ada IMB, langsung dirobohin bangunannya. dicaci-maki dan dibully habis2an ama buzzer sebagai bangunan liar…tapi kalok taipan bangun apartemen di pulau reklamasi tanpa IMB? malah ‘dihadiahi’ HGB ama pemerintah… dan (diam2) ditoleransi dan dipuja-puji…???”, tulis Jon Ali. Sedang netizen bernama Abdi Robby, singgung soal dana haji, “Itu tanah luasnya 3.120.000 m persegi. Kalau harga jual tanahnya 30 juta aja permeter persegi. Duit yang bakalan diterima 93,600,000,000,000 rupiah alias 93 trilyun.. Weh,,,weh,,,,weh,,,,Yang asyiknya HGB nya rasa SHM, tanpa ada waktu jatuh temponya. Anggep biaya reklamasi nya 3 jt per meter persegi, bara tuh cuan nya. Ampir 80 trilyun bro,,,,Beda tipis ama dana haji bro…”.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend