Ditengah Aksi Mogok Pekerja, Layanan Operasi JICT Lancar

Pekerja JICT Mogok, Tagar #Besok_MogokJICTLEBAY Ramaikan Twitter

Foto: Istimewa

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan kegiatan operasional termasuk aktivitas ekspor impor dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, masih berjalan lancar meski ada aksi mogok kerja Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT). Aksi mogok kerja telah dimulai pada Kamis (3/8) hingga 10 Agustus mendatang.

“Alhamdulillah kemarin operasional masih berjalan dengan baik. Kami harapkan operasi tetap jalan,” kata Budi saat meninjau proyek LRT Jabodebek di sisi ruas jalan tol Jagorawi, Jakarta, Jumat (4/8).

Budi mengaku masalah tuntutan SP kepada perusahaan akan diserahkan kepada kedua pihak tersebut lantaran tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur. Ia mengatakan Kementerian Perhubungan hanya akan memastikan layanan pelabuhan tetap berjalan baik meski ada masalah di internal korporasi.

Sementara Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mengungkapkan tentang alasan mereka melakukan aksi mogok kerja yang telah dilakukan sejak kemarin (Kamis, 3/8) dan akan berlangsung sampai tanggal 10 Agustus 2017 mendatang.

Menurut Sekjen SP JICT, Firmansyah Sukardiman, aksi mogok kerja yang mereka lakukan merupakan reaksi atas wanprestasi kesepakatan oleh Direksi terhadap hak pekerja akibat uang sewa ilegal perpanjangan kontrak jilid II.

Aksi penyelamatan aset nasional JICT dilakukan sejak tahun 2014, namun coba dibusukkan oleh gerakan yang sistematis, masif dan terstruktur oleh beberapa pihak dengan isu gaji besar pekerja.

Serikat Pekerja menyebutkan Direksi JICT yang bergaji jauh lebih besar yakni diatas Rp 2,5 milyar per tahun diduga sengaja wanprestasi terhadap hak-hak pekerja dan membiarkan JICT rugi ratusan milyar rupiah akibat mogok kerja. Prestasi buruk Direksi ini patut dicurigai bagian dari gerakan memuluskan penjualan aset nasional JICT.

Tercatat, sejak tahun 2015, JICT telah melakukan super efisiensi besar-besaran karena beban sewa perpanjangan kontrak JICT USD 85 juta/tahun padahal pendapatan perusahaan naik 4,6 % di tahun 2016.

Jadi perpanjangan kontrak JICT jilid II (2015-2039)  yang dilakukan Pelindo II kepada Hutchison, telah terbukti tidak ada nilai tambah karena melanggar UU, merugikan negara, pekerja dan JICT sendiri dalam jangka waktu panjang.

Untuk itu, perjuangan terhadap hak-hak pekerja karena dampak perpanjangan kontrak JICT menjadi penting. “Namun hal yang tidak kalah penting adalah, bagaimana menyelamatkan aset nasional JICT yang masa kontrak jilid I habis di tahun 2019, agar bisa dikelola bangsa sendiri sesuai visi kemandirian nasional,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend