Ikut Ngurus Pengelolaan Sampah di TPA Suwung, Luhut Pandjaitan Disindir Netizen

Ikut Ngurus Pengelolaan Sampah di TPA Suwung, Luhut Pandjaitan Disindir Netizen

Sumber foto: ssgdenpasar / republika

Mangkraknya proyek pengolahan sampah di TPA Suwung ikut menarik perhatian Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Luhut mendesak agar permasalahan tersebut segera dicari solusinya.

Lebih lanjut mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan ini menganjurkan agar permasalahan ini dapat melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Udayana Bali diikutsertakan sebagai tenaga teknis dan evaluator.

“Koordinasikan dengan Universitas Udayana saja. Pokoknya tanggal 13 kita harus tuntas, kalo saran saya yang perlu evaluasi itu Unud saja. Karena Unud juga bikin studi mengenai hal ini,” ujar Luhut seperti dikutip Republika, Minggu (28/5).

Luhut lantas menghimbau agar semua pihak dapat kompak dalam bekerja. Pihak BPKS yang menginginkan  beauty contest untuk menarik investor, disarankan Menko Luhut untuk beralih ke  limited tender guna meminimalisasi praduga negatif yang biasanya muncul saat proses tender.

“Kita ini kalo ga kompak ga akan selesai, pakai skema limited tender  karena dengan limited tender itu nanti tak akan bermacam-macam lagi, takutnya nanti kalau beauty contest masih ada bilang begini-begini,” ujar Luhut.

Luhut yang ikut mengurus pengelolaan TPA Suwung ini pun menjadi sorotan pengguna media sosial twitter. Pengguna twitter memberikan komentar beragam pada Luhut.

“Menko Atasi Segala Urusan disingkat jadi menko apa hayooo..” tulis pengguna twitter dengan akun @BecakKeram yang menyindir Luhut sebagai menteri yang mengurus segala hal.

Berbeda dengan komentar akun @muhamad_yasin82 yang heran mengapa Luhut ikut mengurus masalah tender di TPA Suwung. “Kok jadinya ngurusin sampah pak luhut?”

Badan Pengelola Kebersihan Wilayah Sarbagita (BPKS) diberikan jatah pengelolaan lahan seluas 10 hektare dengan konsep Waste to Energy (WTE) dan sisanya seluas 22,4 hektare adalah bagian UPT (Unit Pengelolaan Sampah Terpadu). Sayangnya hingga kini proyek tersebut belum juga terealisasi.

Kepala BPKS, I Made Sudarma mengatakan Persoalan lainnya terkait dengan pengelolaan sampah di TPA Suwung adalah sistem  tipping fee yaitu keharusan membayar listrik dari sampah yang dihasilkan dan juga keterbatasan investor untuk membantu pendanaan. Sekalipun ada salah satu investor yaitu PT NOEI, ternyata juga gagal mengerjakan tugasnya dengan nihilnya sertifikasi CER (Carbon Emission Reduction).

Kemudian, masalah lainya adalah perihal pembuatan Sanitary Land Fill (SLF) yang terintegrasi dengan proyek WTE di TPA Suwung. SLF adalah skema pengambilan gas metana dari sampah. Namun lagi-lagi ini hal ini terhambat oleh ketiadaan investor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend