Izin Usaha AXA Life Indonesia Dicabut, Netizen Tanyakan Nasib Nasabah

Izin Usaha AXA Life Indonesia Dicabut, Netizen Tanyakan Nasib Nasabah

Foto: ekbis / pilihkartu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa, PT AXA Life Indonesia lantaran perusahaan menggabungkan bisnisnya ke PT AXA Financial Indonesia.

Pencabutan izin tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-2/D.05/2018 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Asuransi Jiwa PT AXA Life Indonesia per tanggal 19 Januari 2018.

Surat pencabutan izin ditetapkan atas persetujuan Anggota DK OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Riswinandi dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK Asep Iskandar.

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa AXA Life Indonesia telah menyampaikan rencana penggabungan perusahaan ke OJK sejak 1 November 2017. Hal ini bersamaan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) AXA Life Indonesia pada tanggal yang sama.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung, pengalihan portofolio pertanggungan PT AXA Life Indonesia kepada PT AXA Financial Indonesia, telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,” demikian bunyi surat tersebut.

Pencabutan izin tersebut mendapat tanggapan beragam dari netizen Indonesia. Pertanyaan paling mengemuka adalah soal nasib nasabah.

“lalu gimana nasib nasabah yang sudah beli polis AXA Mandiri? ngaruh?” ujar pemilik akun @Lukman_HARP.

Pendapat sama dikicaukan akun @Menjawablah. “innalillahi wa innalillahi rojiun,… trus nasib nasabah macem mana ya.”

Pihak Axa Mandiri menjelaskan bahwa penggabungan tersebut tidak mempengaruhi nasib nasabah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK Asep Iskandar mengatakan, pencabutan izin usaha AXA Life Indonesia merupakan dukungan OJK atas kepatuhan perusahaan asuransi yang menjalankan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

UU tersebut diperkuat oleh Pengaturan OJK (POJK) Nomor 67/POJK.05/2016 yang mengatur soal Single Presence Policy. Kedua aturan itu, menyebutkan bahwa konglomerasi hanya diperbolehkan memiliki satu perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend