Jokowi Pertanyakan Kenaikan Signifikan Tarif STNK Dan BPKB, Netizen: Lho Yang Tandatangan PP Siapa?

pertanyakan

(Sumber foto: akun twitter @topbizid/@NontonCinta)

Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017 mendatang.

Namun disebutkan, Presiden Joko Widodo justru mempertanyakan soal kenaikkan hingga tiga kali lipat pada tarif penerbitan STNK dan BPKB, yang dianggap membebani masyarakat.

(Baca: Tarif STNK dan BPKB Bakal Naik per 6 Januari 2017, Netizen Merasa Kecewa)

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1) kemarin. “Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin ditemui di kantornya, Rabu (4/1) malam.  Dikutip dari cnnindonesia.com

Darmin menyampaikan, pada prinsipnya Jokowi menyebut pengenaan tarif tinggi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian dan Lembaga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan operasional. Namun Darmin mengatakan, penetapan tarif merupakan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai perumus serta Polri sebagai pemungut tarif.

Sebagai informasi, tarif PNBP yang dipungut oleh Polri tidak mengalami perubahan selama tujuh tahun. Hal ini yang memicu Kementerian Keuangan secara drastis mengerek tarif PNBP di lingkungan Polri meroket tajam.  “Itu memang betul [sudah lama tidak diperbarui]. Tapi apakah harus langsung 300 persen?” tanya Darmin.

“Kalau itu menyangkut pelayanan orang banyak tidak apa, kalau yang bukan ya enggak apa-apa juga asal hitung-hitungannya sudah betul,” lanjutnya.

(Baca juga: Tarif STNK dan BPKB Naik 100%, Kapolri: Ini Untuk Peningkatan Pelayanan)

Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan.

Pantauan redaksi eveline, mendapati netizen ramai berkomentar soal Jokowi pertanyakan kenaikan signifikan tarif STNK dan BPKB.  Berikut komentar netizen pada linimasa twitter. “@jokowi Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK Tiga Kali Lipat Seolah-olah muncul bak Pahlawan Ketoprak Humor”, Kicau akun @TerorisSocmed sampaikan sindiran.

Selanjutnya, terlihat beberapa netizen menyoroti soal  PP kenaikan tarif STNK dan BPKB yang telah ditanda-tangani oleh Presiden Jokowi sendiri. “Tanya om @maspiyungan,yg tanda tangan PP No 60 th 2016 siapa?”, dikicaukan akun @AlGhuraba.

“Presiden mempertanyakan PP ttg kenaikan tatif urusan stnk ame bpkb. Padahal PP ditandatangani oleh dia sendiri”, tulis akun @dulatips. Demikian juga dengan akun @BrutusRamadhani, “lha kok aneh???? Tanpa tanda tangan Presiden emang bisa berlaku tuh Peraturan????”.  Bahkan seorang netizen dengan akun @tioaja, sebut presiden Jokowi lupa bila telah menandatangani PP tersebut. “dia lupa mungkin kalo udah tandatangan…hihihihi”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send this to friend