Kemenhub : Grab dan Uber Ilegal, Netizen Nyatakan Pemerintah Kurang Tegas

Kemenhub : Grab dan Uber Ilegal, Netizen Nyatakan Pemerintah Kurang Tegas

Sumber foto: autocarindonesia / news.okezone

Akhirnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil keputusan soal status Grab Car dan Uber. Kemenhub menyatakan Grab dan Uber ilegal. Hal itu dinyatakan oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam konferensi pers yang diadakan, Rabu (23/3) kemarin.

“Dengan memperhatikan seluruh pasal-pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sampai dengan hari ini operasi dari sisi aturan LLAJ adalah ilegal,” ujar Sugihardjo seperti dikutip RMOL. Pantauan redaksi Eveline periode 24 Maret di media sosial twitter mendapati 820 tweet perbincangan mengenai keputusan Kemenhub yang menyatakan Grab dan Uber ilegal.

Pernyataan dari Kemenhub ini dibuat setelah dilakukannya pertemuan antara Kemenhub, perwakilan Grab Car, Uber dan Organda DKI. Keputusan dari pertemuan ini adalah Grab dan Uber ada di masa transisi. Yang berarti dalam masa transisi itu, kedua perusahaan transportasi berbasis aplikasi online tersebut masih boleh beroperasi, namun keduanya tidak boleh menambah armada. .

Hal inilah yang dikritik pengguna twitter. Grab dan Uber sudah dinyatakan ilegal namun tetap boleh beroperasi itu memicu kritik pengguna twitter. “@Metro_TV indikasi pemerintah tidak tegas dan kurang responsive menjalankan UU” kicau @Sysco12.

Puncak perbincangan terjadi pada pukul 07.00 WIB dengan jumlah 266 tweet. Ada juga komentar pengguna twitter yang lainnya. “@tvOneNews @kabarpetang_one inilah yg bikin rumit,coba kalo dulu mendaftar ke dinas perhububungan dan telekomunikasi” cuit @herdiman29 yang menyatakan bahwa Grab dan Uber harusnya mengikuti prosedur yang ada sehingga keadaannya tak serunyam sekarang.

Namun, ada juga netizen yang sependapat dengan Kemenhub yang menyatakan Grab dan Uber ilegal. “@republikaonline ya ialah ilegal!!! apa bedanya ma taksi omprengan…” cuit @ZaraZubir yang menyamakan Grab dan Uber seperti taksi omprengan.

Keputusan Kemenhub ini pun diterima oleh Manager Uber Indonesia, Teddy Trianto, yang berjanji akan memenuhi syarat dan ketentuan perizinan yang berlaku. “Kami mendorong mitra kami untuk mendapatkan seluruh perizinan sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Teddy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend