Menolak Diperiksa Direktorat Jenderal Pajak, Google Jadi Sorotan Netizen

Menolak Diperiksa Direktorat Jenderal Pajak, Google Jadi Sorotan Netizen

Sumber foto: searchengineland / liputan6

Google Indonesia belakangan menjadi perbincangan publik tanah air. Hal ini tak lepas dari kabar yang menyatakan bahwa Google menolak diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul temuan perusahaan itu tak mendaftarkan diri sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) tetapi memperoleh pendapatan di Indonesia. Dirjen Pajak menilai ada indikasi pidana dalam kasus ini.

Sebelum kasus ini mencuat ke publik, Google pernah mendatangi Dirjen Pajak dan mengutarakan niatannya untuk membayar pajak yang bernilai hingga miliaran itu. Sayang, sikap mereka sebulan terakhir malah sebaliknya. Google malah mengembalikan surat pemeriksaan. Dari pengembalian surat tersebut, Dirjen Pajak menilai Google menolak untuk diperiksa. Perilaku Google ini akan dijadikan Dirjen Pajak sebagai pemeriksaan bukti permulaan.

Dirjen Pajak Kemenkeu akan menggunakan berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia untuk meminta agar kegiatan usaha yang menggunakan platform e-commerce sebagai subjek pajak. Untuk itu, Google diminta membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) agar kegiatan ekonominya bisa menjadi objek pajak.

Kasus Google ini pun menjadi bahan perbincangan di media sosial twitter. Para pengguna twitter menyoroti Google yang menolak diperiksa Dirjen Pajak tersebut. “Omzet google di indonesia 3 triliun per tahun. Profit sktr 1.5T. Namun ndak pernah bayar pajak. Mantappp.” tulis akun twitter @Strategi_Bisnis yang menyindir langkah kebijakan Google.

Pengguna twitter dengan akun @tereliye_quote berharap Google masih punya moral untuk kemudian membayar pajak yang ditangguhkan. “Semoga Google masih punya moralitas! Masalah ini bukan cuma soal tax planning! Strategi mengurangi pembayaran pajak.”

Ada juga yang mengatakan apabila Indonesia tak bisa memaksa Google membayar pajak mereka, ini berarti Indonesia merupakan negara yang belum berdaulat. “Kalau negara tak bisa maksa Google bayar pajak, ini bangsa blm berdaulat Pak @jokowi. Dimana trisakti yg bpk usung?.” tanya pengguna twitter @HariesRegar.

Kasus Google ini juga dikomentari oleh para menteri, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wanita yang baru saja menjabat menjadi Menkeu pada akhir bulan Juli 2016 lalu itu menyebut bahwa tak hanya Indonesia saja yang bermasalah dengan Google terkait pajak. Beberapa negara, lanjutnya, bahkan belum bisa membuat Google untuk mematuhi aturan perpajakan di tempat mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend