Menteri Keuangan Bebaskan Pajak Hiburan Malam, Netizen Kritik Tajam

Menteri Keuangan Bebaskan PPN Untuk Hiburan Malam – sumber foto: Istimewa

Dalam rangka menggenjot perekonomian yang tengah lesu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengambil berbagai langkah, salah satunya adalah pembebasan pajak. Pada 12 Agustus 2015 lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN.

Sebuah langkah yang sepertinya positif dalam mendorong dunia usaha kembali bergerak, namun justru menuai kritik dari berbagai kalangan. Hal ini lantara, dalam peraturan menteri tersebut disebutkan 8 (delapan) jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak kena PPN. Di antaranya adalah jasa hiburan malam.

Kedelapan jasa yang dimaksud adalah:

  1. Tontonan film.
  2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau pagelaran busana.
  3. Kontes kecantikan, binaraga, dan kontes sejenis.
  4. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
  5. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
  6. Pertandingan pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, dan
  7. Tontonan pertandingan olahraga.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada tanggal 13 Agustus 2015 dan akan berlaku mulai 30 hari berikutnya, yaitu tanggal 13 September 2015.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan keluarnya peraturan menteri yang membebaskan PPN atas jasa hiburan malam. Menurut Nasir Djamil, peraturan ini bertentangan dengan semangat revolusi mental yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo saat kampanye pilpres.

“Tempat hiburan seperti itu selama ini sarat dengan kejahatan, seperti trafficking, narkoba dan pertikaian yang berujung pembunuhan. Apa jadinya nanti jika jumlah diskotik, karaoke dan klab malam bertambah dan tidak terpantau karena bebas pajak?” ungkap Nasir sebagaimana dikutip dari Metrotvnews.com

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas dibebaskannya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa hiburan malam? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 23 – 24 Agustus 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 2.605 tweet yang ramai membicarakan tentang keluarnya peraturan menteri keuangan tentang jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenail PPN.

Netizen mengkritik masuknya jasa hiburan malam, seperti diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ke dalam peraturan tersebut. Menurut netizen, bisnis hiburan malam tidak seharusnya dibebaskan dari pajak karena akan menyuburkan berbagai ekses negatif yang ada di dalamnya. Hal ini ditegaskan netizen lewat 1.015 tweet.

Netizen juga menyatakan kekesalahnnya atas pembebasan pajak untuk bisnis hiburan malam. Dengan nada satir, sebanyak 453 tweet menyebut bahwa penulis buku yang memberi manfaat kepada publik saja dikenai PPN, mengapa diskotik dan sejenisnya justru dibebaskan dari beban pajak pertambahan nilai. Menurut netizen, hal ini tidak adil.

Lebin lanjut, netizen mendesak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan untuk mencabut pembebasan pajak pertambahan nilai untuk jasa hiburan malam. Netizen melalui 268 tweet menghimbau publik untuk bersama-sama menyuarakan ketidaksetujuan atas peraturan yang akan berlaku kurang dari 2 minggu lagi ini.

***

Loading...

One thought on “Menteri Keuangan Bebaskan Pajak Hiburan Malam, Netizen Kritik Tajam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend