Netizen Tolak Perpanjangan Izin Tambang Freeport di Papua

Izin tambang Freeport diperpanjang hingga 2035 – sumber foto: Istimewa

Pemerintahan Jokowi akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun. Keputusan ini menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diambil setelah Freeport sepakat mempercepat perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021. Perubahan kontrak ini bisa dilakukan pada 2015, sehingga dengan diperpanjang 20 tahun maka kontrak Freeport akan berakhir 2035.

Keputusan yang mengejutkan ini merupakan hasil pertemuan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffet dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin pada Rabu 10 Juni 2015 kemarin. Pihak Kementerian ESDM menyebut pertimbangan pemberian kelanjutan operasi kepada Freeport setelah 2021 dikarenakan perusahaan tambang raksasa asal AS itu membutuhkan kepastian sebelum menggelontorkan investasi US$ 17,3 miliar yang terdiri atas US$ 15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta 2,3 miliar dolar untuk “smelter”.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana menyatakan perubahan rezim pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menyebutkan perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas perpanjangan kontrak Freeport di Papua yang disetujui Kementeria ESDM ini? Simak liputan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 10 – 12 Juni 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat total 10.792 tweet membicarakan Freeport. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.066 tweet menyebut soal perpanjangan kontrak tambang PT Freeport di Papua hingga 2035 oleh pemerintah.

Sebagian besar netizen menyatakan ketidaksetujuan dengan keputusan Menteri ESDM yang memperpanjang izin tambang Freeport selama 20 tahun ke depan dengan alasan kepastian investasi. Sebanyak 4.037 tweet menyebut hal ini. Netizen juga menyatakan bahwa selama ini keberadaan Freeport lebih merugikan masyarakat Papua dan Indonesia dibanding keuntungan yang didapat.

Lebih lanjut, sebanyak 646 tweet dicuitkan netizen yang secara tegas menolak perpanjang kontrak Freeport dan mendesak pemerintah mencabutnya. Ditambah 798 tweet yang menyebut bahwa masyarakat adat menolak pembangunan smelter di Papua demi kepentingan tambang Freeport ini.

***

Loading...

3 thoughts on “Netizen Tolak Perpanjangan Izin Tambang Freeport di Papua

  1. muhsaefudin

    bayangin untuk perpanjang freeport alasanya supaya di tahun 2017 tdak terjadi phk besar2an di papua? apa cuma itu alasanya? pemerintahkan punya banyak kebijakan untuk mensejahterakan papua, bukan untuk mensejahterakan papua tapi indonesia malah jadi korban! #maaf kalo sya salah kata

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend