Pemerintah Tunda Pungutan Dana Ketahanan Energi, Netizen Anggap Ini Drama

Pemerintah Tunda Pungutan Dana Ketahanan Energi, Netizen Anggap Ini Drama

Pemerintah akhirnya menunda pungutan dana ketahan energi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Sudirman mengatakan penundaan tersebut sesuai dengan hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (4/1) kemarin. Penerapan pungutan dana ketahanan energi ini diperintahkan Jokowi diterapkan melalui mekanisme APBN-P 2016. Dengan demikian penerapan pungutan tersebut akan dibahas dengan DPR RI.

Sebelumnya, per tanggal 5 Januari 2016, pemerintah akan membebankan pungutan untuk Dana Ketahanan Energi. Bagi konsumen Premium, besaran pungutan yang dibebankan sebesar Rp 200 per liter. Sementara untuk Solar, besaran pungutannya Rp 300 per liter. Khusus untuk solar, dana ketahanan energi ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi. Sementara untuk premium, meskipun sudah mengikuti mekanisme pasar, tetap dibebankan ke konsumen.

Pantauan redaksi Eveline pada media sosial twitter tanggal 4-5 Januari 2016, terdapat sebanyak 4.511 tweet perbincangan tentang pemerintah tunda pungutan dan ketahanan energi. Perbincangan pemerintah tunda pungutan dana ketahanan energi menjangkau 5.572.120 akun twitter.

Pengguna twitter langsung bereaksi mendengar kabar pemerintah tunda pungutan dana ketahanan energi. Mayoritas isi tweet netizen menyatakan bahwa penundaan ini merupakan drama belaka dan mengkaitkan dengan peristiwa larangan operasi Ojek Online beberapa waktu lalu. “Drama Go-Jek, Drama Dana Ketahanan Energi.. Sampe sudah ga heboh lagi saking udah hafal..”, tweet dari akun @tata_irianty. “Mirip kasus larangan @gojekindonesia oleh @kemenhub151 dulu, Dana Ketahanan Energi juga akhirnya dibatalkan oleh Pak @jokowi #hargaBBM”, komentar @adekmht.

Lanjut Sudirman, ini semua dilakukan untuk menghindari munculnya kontroversi. Konsekuensinya maka BBM akan dikenakan harga baru yang tidak lagi ditambahi dengan penghimpunan dana pengembangan energi ini. Mengenai nama yang dipakai, dalam pembahasan dengan DPR RI nantinya tidak menggunakan nama dana ketahanan energi melainkan menjadi dana pengembangan energi baru terbarukan.

Sesuai dengan komitmen awal, Sudirman Said menjelaskan dana pungutan ini nantinya akan digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur kelistrikan melalui energi baru terbarukan di beberapa wilayah Indonesia yang belum mendapat aliran listrik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend