Perpanjangan Kontrak JICT, Kerugian Negara Capai Trilyunan

Terbongkar Praktek Pungli di Pelabuhan Samarinda, Netizen Apresiasi Kerja Polri

Foto: Istimewa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal 306 juta dolar AS ekuivalen Rp4,08 triliun (kurs tengah BI per 2 Juli 2015 sebesar Rp13.337 per dolar AS).

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif sendiri dilakukan oleh BPK kepada DPR pada Selasa (13/6) kemarin di Gedung DPR, Jakarta. Laporan itu diserahkan oleh langsung oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Pansus  Angket Pelindo II  Rieke Diah Pitaloka di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat dari DPR RI No. PW/02699/DPR RI/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua BPK tentang pengajuan permintaan dilakukannya pemeriksaan investigatif atas perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT yang ditandatangani tanggal 5 Agustus 2014.

Indikasi berbagai penyimpangan yang ditemukan BPK tersebut patut diduga sebagai suatu rangkaian proses yang saling berkaitan dan ditujukan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan pelabuhan milik PT Pelindo II dengan mitra lama (pihak HPH) dengan cara-cara yang diindikasikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend