Sejumlah Partai Dukung RUU Tax Amnesty Disahkan, Netizen Minta Rakyat Diperhatikan

RUU

(Sumber foto: ekbis.sindonews.com/finansial.bisnis.com)

Sejumlah Fraksi baik PDI Perjuangan, Gerindra, dan PKS muncul memberi dukungan jelang disahkannya Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak, yang rencananya akan dibahas dalam rapat paripurna. Tax Amnesty diharapkan mampu mendatangkan banyak pemasukan dana dari luar negeri ke kas negara.

Selain Tax Amnesty, perbincangan seputar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) juga muncul, mengingat pokok bahasan itu juga akan disahkan DPR, Selasa (28/06).

Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey usai menyambangi Istana bersama Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan, fraksi-fraksi lain di Komisi XI DPR RI relatif dapat menerima kebijakan tax amnesty ini.

Meski demikian, ada beberapa catatan yang digarisbawahi pihaknya mengenai Tax Amnesty, namun ia memastikan ketok palu DPR tetap akan dilaksanakan besok. “Ada beberapa catatan yang harus disampaikan ke Pak Presiden. Tentang kenapa mestinya Tax Amnesty ini jadi bonus dalam APBN, tapi kan tidak masuk APBNP,” kata Olly.

Sementara itu, Partai Gerindra juga telah menyatakan sikap setuju disahkannya RUU Tax Amnesty. Melalui anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menjelaskan, bahwa Partai Gerindra walaupun sebagai Partai di luar pemerintah, sejak awal sangat mengharapkan keberhasilan pemerintah mencapai target pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2014-2019.

Meski sebenarnya jika tidak ada “Krisis Pendapatan Negara” dapat dipastikan Fraksi Partai menolak RUU Tax Amnesty untuk menjadi Undang-Undang. Mengingat keadaan Negara saat ini dalam keadaan “Krisis Pendapatan” maka Partai Gerindra menyatakan Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju RUU Tax Amnesty dijadikan Undang-Undang walaupun  dengan memberi berbagai catatan.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya pengesahan RUU Tax Amnesty kepada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Meski di sisi lain Fraksi PKS sendiri menyatakan keberatannya terhadap RUU Tax Amnesty karena ada pasal-pasal yang akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Fraksi PKS memandang masih terdapat pasal-pasal krusial yang apabila dipaksanakan dapat berdampak buruk bagi negara. Contohnya terkait objek pengampunan pajak,” kata Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Pantauan redaksi eveline  pada media sosial twitter, mendapati kicauan netizen terkait rencana pengesahan RUU Tax Amnesty dan APBN-P. Berikut kicauan netizen pada linimasa twitter yang terpantau tim redaksi eveline.

Netizen dengan akun @Titus_2386, misalnya, menyebutkan mengenai dana untuk parpol agar ditiadakan, “Elit @PDIP menyarankan kpd @jokowi agar dana untuk parpol ditiadakan, krn rakyat tdk berkepentingan dgn keberadaan parpol!”

Sementara netizen lain meminta agar partai lebih memperhatikan rakyat kecil, “Partainya “Wong Cilik” hrs cermati Subsidi utk BUMN berbungkus PMN yg mencapai Rp 44 T lbh, padahal BUMN bisa IPO utk cari dana”, “Partainya “Wong Cilik” jangan lupa usulkan agar Pensiun 14 (THR) jangan dihapus, krn Presiden bisa dicap Ingkar Janji dlm APBN-P”. Dikicaukan akun @BBHesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend