Tarif STNK dan BPKB Naik 100%, Kapolri: Ini Untuk Peningkatan Pelayanan

Tarif STNK dan BPKB Naik 100%, Kapolri: Ini Untuk Peningkatan Pelayanan

Sumber foto: viva / liputan6

Kenaikan tarif kepengurusan STNK dan BPKB nampaknya masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Terkait hal tersebut, Kapolri Tito Karnavian pun memberikan komentarnya. Menurut Kapolri yang diangkat langsung oleh Presiden Joko Widodo itu, kenaikan harga tersebut adalah untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa kepengurusan STNK dan BPKB akan dilakukan melalui sistem online. Hal ini mengikuti sistem online yang sudah diterapkan pada kepengurusan SIM sebelumnya. Dengan menggunakan sistem online, masyarakat yang ingin mengurus surat- surat tersebut tidak usah lagi pulang kampung.

Selain itu, kata Tito, harga material STNK dan BPKB sudah naik. Tidak memungkinkan jika tarif dahulu masih sama hingga saat ini. Menurut Banggar DPR, harga kepengurusan surat- surat tersebut sendiri masih tergolong yang termurah di dunia apabila dibandingkan dengan kepengurusan di negara- negara lain.

Alasan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diucapkan Tito ini pun ramai mendapat tanggapan dari para pengguna media sosial twitter. “@detikcom oooh kemarin pelayanan kurang karena kurang duit???? Mantap lanjut mana lagi yg mau naik.” tulis pengguna twitter dengan akun @SyamsudinArami1 yang menyindir alasan menaikkan tarif kepengurusan STNK dan BPKB tersebut.

Pemilik akun twitter @alpanerTinambu1 menyebut seharusnya biaya kenaikan bisa ditanggung oleh negara. “@detikcom @alpanerTinambu1 kok malah naik? Kenapa hrs 100%? Bukannya klu negara kita makin maju bisa menurunkan biaya ,cost pelayanan umum?.”

Ada juga pengguna twitter yang menilai alasan kenaikan tarif yang disebutkan Tito ini mirip dengan sebuah bisnis, makin mahal makin baik kualitas pelayanannya. “@detikcom @detikoto wakakakaaa…. kayak bisnis aja ya, makin mahal makin bagus pelayanannya… profit oriented,” sindir akun @fadhliridho1.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010. Kenaikan tarif tersebut mulai dari penerbitan STNK baru dan perpanjangan, pengesahan STNK, penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan lain-lain, dengan kenaikan rata-rata 100 persen dari tarif awal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend