Komnas HAM Sebut ‘Memberikan Rusunawa’ Berarti Manipulatif, Ramai Ditanggapi Netizen

Komnas HAM

(Sumber Foto: smeaker.com/ news.babe.co.id)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesali tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tetap mengeluarkan dua surat peringatan kepada warga Bukit Duri. Padahal, gugatan warga kepada pemerintah melalui mekanisme perwakilan kelompok (class action) sedang bergulir di pengadilan.

Untuk itu, Komnas HAM terus mendesak Pemprov DKI Jakarta agar menghentikan penggusuran di kawasan Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, sampai gugatan warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghasilkan keputusan tetap.

Adapun gugatan tersebut terdaftar dalam perkara perdata nomor: 262/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggal 10 Mei 2016. “Kalau tidak dihentikan sampai adanya putusan hukum tetap, artinya kepala daerah DKI tidak menghormati hukum,” kata Komisioner Komnas HAM, Siane Indriyani, Jumat (09/9).

Terkait penggusuran di Bukit Duri, Ahok dikatakan hampir tidak pernah melakukan dialog dengan warga. Selain itu, Komnas HAM menyoal pernyataan Pemprov DKI yang mengatakan akan memberikan rusunawa kepada warga yang akan digusur. “Kalau ada kata-kata memberikan rusunawa, itu artinya manipulatif. Sebab rusun itu bukan diberikan, tapi disewa. Yang menjadi korban lagi-lagi kelompok miskin,” kata Siane.

Sebelumnya, setelah dua surat peringatan kepada warga, Pemprov DKI Jakarta berencana akan melakukan penggusuran rumah-rumah di Bukit Duri, diperkirakan pada 14 September 2016. Wilayah yang terkena kebijakan normalisasi Kali Ciliwung adalah RW 9, RW 10, RW 11 dan RW 12. Sekitar 2.000 kepala keluarga (KK) akan menjadi korban penggusuran itu.

Hingga pada Kamis (8/8) kemarin warga Bukit Duri mengadu ke Komnas HAM, terkait rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemprov DKI di Bukit Duri, Jaksel.

Pantauan redaksi eveline, mendapati  netizen ramai berkomentar terkait Komnas HAM sebut ‘memberikan rusunawa’ manipulatif. Berikut komentar netizen pada linimasa twitter. “Suarakan terus min…! Pembodohan2 massif yg dilakukan pemprov dki,tentang peruntukan rusunawa”. Tulis akun @AlmaghribiS nampak memberikan dukungannya  pada Komnas HAM.

Tanggapan netizen tersebut nampaknya berbeda dengan pendapat dua netizen berikut. “ya mana ada Rusunawa jadi hak milik trus diberikan, tentu saja sewa, kan adax hanya bangunan, tanahx hak pakai bersama”, sebut netizen dengan akun @KarmaniSoekarto. Sedang netizen satunya lagi berpendapat, “Klo bisa tunjukan identitas diri dgn KTP DKI dan sertifikat rumah atw IMB baru diganti rugi rumah, bukan sewa!”. Netizen dengan akun @BadHeroe ini persoalkan identitas dan perijinan.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send this to friend