Perubahan Aturan Program Jaminan Hari Tua BPJS Tuai Protes Keras Netizen

Perubahan Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan – sumber foto: Istimewa

Disebut-sebut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di hari tua, program Jaminan Hari Tua (JHT) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan justru menuai banyak kecaman. Hal ini tak lepas dari kebijakan Pemerintah yang memperpanjang batas waktu pencairan dana saldo, yang lima tahun satu bulan menjadi 10 tahun serta dana yang bisa diambil hanya sebanyak 10 persen dan baru bisa diambil secara penuh saat pekerja mencapai usia 56 tahun.

Perubahan aturan ini tertuang dalam PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Juni lalu. Regulasi baru ini berlaku sejak 1 Juli 2015. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menyebut perubahan batas waktu ini ditujukan dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Semakin panjang waktu batas waktu pengambilan, semakin besar akumulasi dana yang akan diperoleh pekerja, tegasnya.

Namun, tak semua pihak setuju dengan pemahaman seperti itu. Perubahan aturan tersebut mendapat respon keras dari berbagai pihak, khususnya kalangan buruh. Organisasi buruh seperti Gerakan Buruh Indonesia (GBI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut hal tersebut sangat merugikan buruh. Mereka mempertanyakan nasib pekerja yang terkena PHK yang jika mengikuti aturan baru tersebut musti menunggu lama hingga bisa mencairkan dananya. Selain itu, perancangan PP tersebut tidak melibatkan unsur buruh.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas perubahan aturan program Jaminan Hari Tua (JHT) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 1 – 2 Juli 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 11.861 tweet membicarakan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebanyak 4.409 tweet dicuitkan netizen mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang disebut sebagai program perlindungan dari negara bagi para pekerja. Sementara, sebanyak 5.464 tweet membicarakan tentang program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan aturan baru program JHT BPJS, netizen menyoroti lewat 3.036 tweet. Mayoritas netizen menyatakan protes dengan perubahan batas waktu pencairan dana saldo dan jumlah yang bisa dicairkan. Menurut netizen, perpanjangan jangka waktu ini sangat merugikan mereka.

Netizen juga ramai mendukung petisi menolak perubahan program JHT BPJS Ketenagakerjaan. Lewat 1.943 tweet, netizen menggalang dukungan publik terhadap petisi ini. Netizen menyebut sangat kecewa dengan aturan baru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo ini. Sebanyak 422 tweet menyatakan kekecewaan ini. Sementara itu, netizen membagi kekesalan atas jawaban petugas BPJS Ketenagakerjaan yang menyebut jika protes langsung ke Jokowi. Kekesalan ini dicuitkan lewat 399 tweet.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend