Rapor Merah BPK Untuk Pemprov DKI, Netizen Pertanyakan Pengelolaan Anggaran Gubernur Ahok

Rapor merah BPK Atas Pengelolaan Anggaran Pemprov DKI – sumber foto: Istimewa

Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin 6 Juli 2015 kemarin, ada yang menarik dari paparan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2014. Laporan ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara yang menyebut adanya temuan 70 kasus pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. Masih ditambah lagi kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, BPK juga menyebut adanya aset seluas 30,88 hektare di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset. Kemudian, kasus pengadaan tanah RS SW di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai dengan indikasi kerugian senilai Rp 191 miliar.

Ditambah lagi temuan tentang kelebihan bayar biaya premi asuransi oleh Pemprov DKI senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar. Catatan BPK masih ditambah lagi dengan kasus penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794 ribu meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah.

Berdasarkan berbagai temuan penyimpangan pengelolaan anggaran Pemprov DKI tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan rapor merah kepada Pemprov DKI dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap kinerja APBD DKI 2014. Penilaian ini serupa dengan penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemprov tahun 2013. Dengan demikian, Pemprov DKI sudah dua kali berturut-turut mendapatkan rapor merah dari BPK terkait pengelolaan anggaran.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas rapor merah BPK atas kinerja pengelolaan keuangan Pemprov DKI? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 6 – 7 Juli 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 5.747 membicarakan tentang penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Sebanyak 1.738 tweet menyebut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah dua kali mendapatkan rapor merah pengelolaan anggaran. Netizen menyebutnya prestasi Ahok dengan nada satir. Netizen juga membicarakan opini penilaian BPK yang menyatakan pengeloaan anggaran Pemprov DKI tahun 2014 sebagai WDP. Sebanyak 760 tweet menyebut hal ini.

Sementara itu, netizen menyebut Gubernur Ahok harus bertanggungjawab atas buruknya kinerja keuangan Pemprov DKI ini. lewat 576 tweet netizen mendesak Ahok untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinannya bisa sampai mendapat rapor buruk.

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend