Fahira Idris Sebut Yang Genting Itu Utang Negara Bukan Ormas, Netizen: Betul Mbak!

genting

(Sumber foto: Muslim Bersatu/FPI Tualang, Riau)

Anggota DPD RI Fahira Idris menanggapi penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas yang baru diterbitkan pemerintah. Menurutnya, UU 17/2013 tentang Ormas masih memadai untuk digunakan pemerintah membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tentunya, melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi.

“Pada Bab Larangan atau pasal 59 ayat 4 UU 17/2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (17/7).

Dengan demikian, Fahira menilai bahwa perppu itu tidak layak untuk diterbitkan karena Indonesia tidak dalam keadaan genting.

Menurutnya, kegentingan nyata yang terjadi di Indonesia bukan karena adanya ormas anti Pancasila. Tapi utang luar negeri yang kian membengkak. “Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas. Jadi presiden fokus saja menyelesaikan soal utang ini, biarkan menteri-menteri terkait mengurusi ormas-ormas antipancasila dan menyeret mereka ke pengadilan,” pungkas senator asal Jakarta itu.

Sementara sebelum Fahira melontarkan kritik tajam ini, ada lebih dari 17 Ormas Islam diketahui telah bersatu menolak Perppu 2/2017 tentang Ormas. (Baca: Lebih Dari 17 Ormas Islam Bersatu Menolak Perppu, Netizen: Ayo Bergerak!).

Tak cukup sampai disitu, berbagai Ormas di daerah pun turut serta menggalang kekuatan. Dari daerah Riau misalnya, ada 40 Ormas nyatakan sikap bersatu, dan bersumpah. “Tak akan pilih lagi partai dan anggota DPR pendukung Perppu pemberangusan ormas islam”, seperti tertulis dalam salah satu poster yang tersebar di media sosial.

 

KOMITMEN 40 ORMAS ISLAM RIAU SEPAKAT TOLAK PERPPU ORMAS

Posted by Imam Hudori on Sunday, July 16, 2017

Di sisi lain, sebagai tambahan terkait gentingnya hutang negara, menurut pengamat ekonomi-politik Ichsanuddin Noorsy, Bank Dunia telah menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. Sebab, fluktuasinya sudah di atas 30 persen.

Jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuasinya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank dunia menempatkan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08%. “Dan, selama negara didekte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tak akan mampu menghadapi kekuatan asing,” katanya.

Berikut pantauan redaksi eveline, mendapati ragam komentar netizen di media sosial terkait kritik tajam Fahira Idris soal Ormas tidak lebih genting daripada hutang negara. “Betuullll mba”, tulis netizen @abdrrahmanhdr membenarkan kritik Fahira.

Kritik Tajam, Fahira Idris: Yang Genting Itu Utang Negara, Bukan Ormas!NARKOBA DAN KORUPSI JUGA SANGAT2 GUENTING!!!

Posted by Siti Maysaroh on Sunday, July 16, 2017

Genting itu adalah ketika hutang negara dikatakan "berbahaya" oleh bank dunia!

Posted by Ayu Rahma Khoirunnisa on Saturday, July 15, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend