Beredar Petisi Cabut Perda Larangan Berjualan Makanan, Netizen Pro dan Kontra

Mendagri

Sebanyak belasan ribu netizen di dunia maya diketahui telah menandatangani sebuah petisi terkait Perda larangan berjualan makanan. Petisi itu menuntut pencabutan peraturan daerah (perda) tentang larangan berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadhan.

Petisi ini dianggap sebagai reaksi terkait maraknya razia warung makan yang dilakukan oleh petugas satpol PP “yang over acting”, di sejumlah daerah. Pada sebagian isi petisi disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Indonesia bukan negara agama. Hal inilah yang mungkin menjadi dorongan kuat banyak netizen untuk memberi dukungannya dan menandatangani petisi.

Inisiator petisi adalah Yoyon Raunsyanfikr di Change.org. Petisi ini, pada Senin (13/6/2016) malam sudah ditandatangani lebih dari 16.500 netizen. Petisi ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Baca: Mendagri Turut Beri Dana Bagi Ibu Eni, Mendapat Sindiran Netizen

“Mari bersama kita dorong Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mencabut perda larangan berjualan makanan dan minuman selama pelaksanaan bulan Ramadhan yang saat ini berlaku di beberapa daerah di Indonesia,” tulis Yoyon dalam petisinya.

Yoyon menilai ada yang aneh di negeri kita tercinta Indonesia, yakni perda tentang larangan berjualan makanan dan minuman selama bulan puasa . “Selain dilarang berjualan, juga dilarang untuk makan dan minum di tempat umum. Bahkan sampai pada razia, hukuman push up oleh seorang camat dan penyitaan dagangan, seperti yang dilakukan Pemkot Serang, Banten. Haruskah ada intimidasi seperti ini?” kata dia.

Pantauan redaksi eveline  pada media sosial twitter, mendapati ragam kicauan netizen perbincangkan mengenai dukungan netizen atas petisi cabut Perda larangan berjualan makanan di siang hari selama Ramadhan, yang ditujuan langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Berikut komentar netizen yang terpantau tim redaksi eveline pada linimasa twitter.

“saling menghormati, ketika yg bukan puasa hrs makan ya makan lah, gk perlu ganggu yg puasa. Yg puasa ya puasalah gk perlu dimanja”, dikicaukan akun @kasman_vandi, nampak menyebut juga bahwa yang berpuasa gak perlu dimanja.

Selanjutnya netizen lain menulis, “perda membatasi hak orang lain yang berbeda agama, dasar negara # pancasila dan bhineka tunggal ika, bukan agama!”, Kicau akun @margono4814, nampak berbicara bahwa dasar negara Indonesia Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, bukan agama.

Namun lain halnya dengan netizen yang satu ini, “yang mendukung perda larangan lebih banyak termasuk saya#”, tulis akun @rigand80, nampak memberi dukungan adanya Perda tersebut.

Kita tidak perlu memaksa orang lain yang tidak berpuasa untuk menghormati Anda yang berpuasa. “Seperti kata Gus Mus, ‘puasa-puasamu sendiri, kok minta bantuan pengusaha warung. Minta bantuannya, maksa lagi’,” ujar dia seperti dituliskan dalam petisi tersebut.

Di sisi lain, hal senada juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, yang menyarankan agar Kemendagri cabut Perda No.2 Tahun 2010 yang dikeluarkan Walikota Serang perihal penyakit masyarakat. “Kamu tanya Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), saran saya cabut Perdanya,” kata Ahok.

Ahok sendiri mengaku heran dengan peraturan tersebut karena kenyataannya tidak semua orang menjalani ibadah puasa, termasuk Muslim. “Saya mau tanya emangnya semua orang muslim puasa? Ini perempuan kalau lagi datang bulan kan enggak puasa, cari makanan gimana?” tanya Ahok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend