Catatan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK, Netizen Kritik #JokowiJKSetahunGagal

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK – sumber foto: Istimewa

Hari ini, tepat setahun lalu, tanggal 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik di Gedung DPR/MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jokowi secara resmi menjadi Presiden RI ke 7 sebagai konsekuensi kemenangannya di Pilpres 9 Juli 2014.

Dalam pengukuhannya sebagai kepala negara, Joko Widodo menyampaikan pidato berjudul Dibawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi’, di mana memastikan setiap rakyat merasakan kehadiran pemerintah, menyerukan rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja keras dan bertekad mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Jokowi juga memaparkan visi misi pemerintahannya yang dirangkum dalam Nawa Cita, yang berisi sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno.

Kemudian pada 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo melantik 34 orang menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Wajah baru dan lama terlihat dalam jajaran menteri. Harapan publik pun tumbuh, bahwa pemerintahan ini bisa melanjutkan pencapaian pemerintahan sebelumnya dalam membawa Indonesia yang lebih sejahtera.

Namun, setahun berlalu, banyak pihak menganggap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum berhasil mewujudkan janji-janjinya saat Pilpres dan juga pelantikan Presiden/Wapres. Kritik pedas melayang terkait kinerja ekonomi pemerintah yang dinilai buruk dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap USD hingga titik terburuk sejak krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo mempertanyakan realisasi Nawacita dan menyebut pemerintah terjebak janji-janji kampanye. “Saat ini Jokowi sedang terjebak pada janji-janji kampanyenya,” kata Bambang sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Di bidang politik, pemerintah dipandang banyak pihak kurang mampu meredam konflik antar kepentingan. Terlihat dengan runcingnya persaingan antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia hebat terutama di parlemen. Di sisi keamanan, pemerintah dipandang terlalu menggampangkan potensi konflik, khususnya gerakan separatisme di Papua dan masalah perbatasan dengan negara tetangga.

Senada dengan Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengkritik pemerintahan Jokowi-JK di berbagai bidang, khususnya ekonomi dengan menyoroti impor beras dari Thailand dan Vietnam yang bertentangan dengan janji kampanye bahwa Indonesia tidak akan impor. Juga terpuruknya nilai tukar rupiah. Karenanya, Ferry mengajak publik untuk berani mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK.

“Saya ingin masyarakat untuk mulai berani mengkritik dan memberi perlawanan dengan cara-cara yang dimungkinkan dalam konstitusi sehingga apa yang kita rasakan saat ini tidak terjadi lagi,” tegas Ferry sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Kritik juga dilayangkan kalangan pengusaha, khususnya soal program tol laut yang menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Progam tol laut dan sarana pendukungnya disebut masih jauh dari kata memuaskan.

“Selama setahun ini pemerintahan Jokowi menjalankan tol laut yang salah kaprah; lebih banyak membuat jalan tol daripada membenahi transportasi laut kita. Tidak ada kemajuan yang berarti untuk sektor transportasi laut yang menjadi program prioritas Jokowi,” ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Berkebalikan dengan semua kritik di atas, koalisi partai pendukung menyatakan puas terhadap kinerja setahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK. PDI Perjuangan menyatakan telah melakukan kajian terhadap kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK sebagai wujud evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik.

“Kami berpendapat arah kepemimpinan dalam pembangunan nasional sudah pada track yang tepat,” papar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Kepuasan terhadap kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK juga diungkapkan Partai Amanat Nasional yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Ketua Fraksi PDI-P di MPR, Ahmad Basarah menyebut kinerja pemerintah cukup baik dengan mencontohkan pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung dan serentak, kriminalitas jalanan, penanganan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II, eksekusi mati gembong narkoba dan pembinaan jaksa berintegritas.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 18 – 19 Oktober 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Sebanyak 11.278 tweet membicarakan tentang kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK.

Sebagian besar netizen menyebut tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menurun. Netizen lewat 1.318 tweet menyebut berbagai hal terkait ketidakpuasan mereka, mulai dari anjloknya nilai tukar rupiah, masalah kabut asap, kinerja menteri dan lain sebagainya.

Mereka yang tidak puas dengan kinerja setahun pemerintahan Jokowi-JK menggalang kritik publik melalui hashtag #JokowiJKSetahunGagal. Selama masa pemantauan, hashtag tersebut digunakan netizen sebanyak 5.975 tweet dan menjadi trending topic di linimasa Twitter Indonesia.

***

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend