DPR Bisa Gunakan Hak Angket untuk Berhentikan Ahok, Netizen Sepakat

DPR Bisa Gunakan Hak Angket untuk Berhentikan Ahok, Netizen Sepakat

Sumber foto: republika / ahokfornobel

Setelah cuti karena mengikuti kampanye di Pilgub DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama terhitung Sabtu (11/2) ini sudah kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Nah besok tanggal 11, masa kampanyenya habis, ya kemudian Plt sudah menyerahkan kembali kepada Pak Ahok dan Pak Ahok terus melaksanakan tugas sebagai gubernur sampai masa berakhirnya dia nanti,” kata Tjahjo seperti dikutip Republika.

Kembalinya Ahok pada jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini pun memicu polemik. Seperti diketahui Ahok yang kini menyandang status terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Status sebagai terdakwa inilah yang dikemudian dipermasalahkan. Aturan penonaktifan Ahok sebagai Gubernur ini mengacu pada Undang Undang Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3.

Anggota DPR Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menuturkan, jika berpijak pada ketiga ayat di pasal tersebut, Presiden Jokowi berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara terhadap Ahok sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach). Aturan ini berlaku bagi gubernur berstatus terdakwa yang diancam pidana lima tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Bila presiden tidak juga mengeluarkan surat pemberhentian sementara untuk Ahok, Almuzzammil menyebut DPR dapat menggunakan hak angket. Hak angket ini untuk menyelidiki pelaksanaan Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 UU Pemda. “Fraksi-fraksi di DPR penting menghidupkan hak angket untuk memastikan apakah kebijakan pemerintah sudah sejalan dengan amanat UU dan konstitusi,” ujarnya.

Penggunaan hak angket oleh DPR ini pun juga nyatanya mendapat dukungan dari para pengguna media sosial twitter. “@republikaonline kami dukung, pmrth hrs taat undang2, ntar kalau pmrth sdri gak taat, rakyat jg harusnya boleh gak taat dong jadinya…” tulis pengguna twitter dengan akun @achmadmardi.

Kicauan dukungan juga dilontarkan dari pemilik akun @pirgowono. “@republikaonline lanjutkan angket pks.”

Ada juga pengguna twitter yang mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak yang melanggar UU. “@republikaonline Bodohnya rezim jokowi, UU dilabrak, tapi kalo ngomong Pancasila mulu. Situ sehat ?” kicau akun @ciple0510.

Ahok sendiri kini menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama dengan nomor register perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mantan bupati Belitung Timur itu didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman  hukuman penjara masing-masing lima dan empat tahun penjara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend