Komentar Netizen Taggapi OTT KPK Terhadap Pejabat Legislatif dan Eksekutif Mojokerto

Komentar Netizen Taggapi OTT KPK Terhadap Pejabat Legislatif dan Eksekutif Mojokerto

Sumber Foto : Istimewa

Tim Satuan Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) didaerah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto. KPK sendiri telah menetapkan 4 tersangka dalam OTT kali ini.

Keempatnya ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) terpisah. Keempatnya diantaranya yaitu, pimpinan DPRD Kota Mojokerto yaitu Purnomo selaku ketua dan 2 orang wakilnya atas nama Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Sedangkan satu orang lainnya adalah Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR), Wiwiet Febryanto.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), KPK menyita uang Rp 470 juta. Uang itu diduga merupakan suap dari Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Mojokerto,  Wiwiet Febryanto terhadap 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto, serta setoran rutin per triwulan.

Pantauan redaksi eveline pada media sosial mendapati sejumlah perbincangan terkait OTT yang dilakukan KPK kali ini. Seorang netizen bahkan menyesalkan hal ini dengan mengatakan kalau ulah para koruptor sangat merugikan bagi rakyat.

“ini korupsi yang membuat menderita rakyat Indonesia. karena harga barang barang dan jasa Indonesia dangat mahal jika di banding negara lain, karena korupsi membuat biaya produksi barang & jasa sangay mahal harga, sulit di jangkau oleh kelas menengah bawah yg penghasilan umr dan buruh lain.” tulis @abdulramli970

Selain itu, para wakil rakyat yang kerap melakukan Korupsi tidak luput dari cibiran para netizen. Seperti yang dituliskan oleh @manbisa, “Orang2 DPR /DPRD itu sama saja…mereka hanya atasanama wakil rakyat,kerjanya suka maling…udah maling masih juga nipu sana-sini..makanya gak pernah beres kerjanya karena serakah…bikin kerjaan polisi dan KPK.”

Perlu diketahui, OTT ini dilakukan KPK pada Jumat kemarin hingga Sabtu lepas tengah malam. Penetapan tersangka kepada para pejabat eksekutif dan legislatif Mojokerto itu terlibat kongkalikong pengalihan anggaran Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) senilai sekitar Rp 13 miliar.

***

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend