Kritik Pedas Fahri Hamzah Tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kritik

Fahri Hamzah melontarkan kritik pedas menyoal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan dana APBD hingga Rp70 triliun. Proyek yang telah memasuki tahap groundbreaking itu, menurut Wakil Ketua DPR RI itu terlalu terkesan dipaksakan pemerintah.

Menurut Fahri, kerjasama BUMN dengan perusahaan Tiongkok dalam hubungan bussines to bussines jelas melanggar aturan. Fahri melanjutkan, selama ini Menteri BUMN Rini Soemarno selalu mengatakan bahwa proyek itu murni kerja sama bisnis antara konsorsium perusahaan pelat merah dengan Tiongkok, yakni kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII dan PT Jasa Marga yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dengan mitranya asal Tiongkok, China Railway International Co Ltd.

Padahal BUMN dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dengan menyalurkan kekayaan alam Indonesia ke masyarakat. “Ada beberapa kesalahan pemikiran Presiden Jokowi dan Rini Soemarno. Kesalahan pertama adalah kekeliruaan memahami makna pasal 33 UUD 1945 yang diturunkan menjadi berbagai UU, termasuk didalamnya UU BUMN,” ujar Fahri.

Sementara itu, “Pasal 33 dimaknai dengan sebuah nalar seolah itu hanya bisnis semata yang dituangkan dalam kerjasama b to b”. Selanjutnya Fahri mengingatkan pemerintah bahwa ada aset negara di dalam BUMN. “Itu pakai tanah PTPN, apakah itu bukan milik negara? Apakah itu B to B (business to business) murni sementara tanahnya milik negara? Tidak bisa seperti itu dong,” kata Fahri di Jakarta, Minggu (31/1) petang.

Pantauan redaksi eveline pada 1 – 2 Februari 2016 di media sosial twitter, mendapati sebanyak 2.668 tweet perbincangan tentang Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedas mengenai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Terjadi puncak perbincangan pada 1 Februari pukul 11.00 WIB, yakni sebanyak 443 tweet, dan kicauan mengenai Fahri Hamzah melontarkan kritikan pedas mengenai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mampu menjangkau sebanyak 1.365.162 akun twitter.

Fahri melanjutkan, justru pembangunan jembatan atau terowongan Selat Sunda harusnya menjadi pilihan yang lebih baik diambil pemerintah. “Kan lebih baik membangun jembatan Selat Sunda atau kalau dikatakan itu sulit dilakukan karena geographis tidak mendukung, maka bisa dibangun terowongan bawah laut yang menyambungkan Sumatera dan Jawa”.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, infrastruktur transportasi Jakarta-Bandung sudah sangat memadai. Ironisnya, pemerintah justru seolah-olah menetapkan skala prioritas infrastruktur karena didikte bangsa lain.

“Ini Bu Rini melanggar konstitusi, melabrak haluan negara karena menggunakan aset negara untuk berbisnis. Presiden Joko Widodo juga harus menjelaskan masalah prioritas infrastruktur. Apa benar menentukan prioritas infrastruktur  kita itu harus didikte bangsa lain?” kritiknya.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend