Mahfud MD Soal Tantangan Debat Terbuka Menkumham, Netizen: Ayo Prof, Berani?

Debat Terbuka

(Sumber foto: news.fimadani.com/nasional.sindonews.com)

Mantan Ketua MK yang kini jadi Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menekankan pentingnya hukuman berat bagi para koruptor. Mahfud menyebut hukuman berat perlu diterapkan karena korupsi menjadi salah satu dari empat jenis kejahatan besar di Indonesia yang mengancam masa depan Indonesia.

Karena itu, Mahfud MD secara tegas menolak remisi berulang pemerintah kepada koruptor. Menurut Mahfud, kejahatan korupsi meninggalkan efek domino dengan bukan hanya dialami korban langsung, tapi juga masyarakat secara umum.

Untuk itu, Mahfud MD bersama beberapa profesor  lainnya juga sudah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mempermudah syarat pemberian remisi untuk koruptor. Pengaturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu terkait rencana pemerintah merevisi PP 99/2012 yang dianggap mempermudah remisi bagi koruptor karena menghilangkan syarat agar menjadi justice collaborator.  Dengan demikian, terpidana bisa mendapat remisi hanya dengan dua syarat pokok, yakni berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga masa pidananya.

Lima guru besar yang menyurati  Jokowi adalah Guru besar Universitas Islam Indonesia Mahfud MD, Guru besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho, Guru besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali, Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, dan Guru besar Universitas Bosowa ’45 Marwan Mas.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa saat ini pihaknya terus mengkaji revisi PP 99/2012 itu. Menkumham pun menantang debat terbuka lima guru besar soal remisi untuk koruptor. “Kemarin saya sudah bertemu prof Mahfud, saya mau undang lima profesor, kita debat terbuka,” kata Yasonna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak bahkan mengatakan, upaya revisi PP No 99/2012 itu mendesak dilakukan mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kian padat.

Pantauan redaksi eveline, mendapati ragam kicauan netizen  soal tantangan debat terbuka Menkumham. Berikut komentar netizen pada linimasa twitter.  Mahfud MD ketika ditanya netizen mengenai keberaniannya menerima tantangan debat terbuka, menjawab, “Berani dong. Masak gitu-gitu saja tak berani? Tapi ini hrs diartikan utk kebaikan bagi bangsa, ya. Bukan permusuhan.” Sebutnya sembari meminta debat itu bertujuan untuk kebaikan bangsa.

Sementara netizen lain dengan akun @eddy_susanto7, “mantap prof. Tukar argumen secara terbuka kan prof? Semoga jadi pendidikan yg baik buat masyarakat”, sebut adu argumen terbuka itu bisa menjadi pembelajaran yang baik buat masyarakat.

Lebih lanjut, ada juga seorang  netizen terlihat melontarkan sesumbar, “Menteri ini Harus dikasih pencerahan pak Prof. @mohmahfudmd supaya gak mengimbar remisi”, tulis akun @FadillahDindin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send this to friend