Netizen Dihebohkan Kabar Peresmian Kantor ULMWP di Wamena

Netizen Dihebohkan Kabar Peresmian Kantor ULMWP di Wamena

Pemerintah RI Resah dengan pendirian dan peresmian kantor Gerakan Pembebasan Bersatu bagi Papua Barat atau United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Melanesian Spearhead Group (MSG) di Wamena Papua pada Senin, 15 Februari 2016.

Kantor United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) telah dibuka dan diresmikan di Kantor Dewan Adat Lapago di Kompleks Jalan Kuburan Lama, Kota Wamena Propinsi Papua Barat dan dihadiri oleh kurang lebih 5.000 orang partisan.

Berdirinya kantor ULMWP di Wamena Papua ini tidak lepas dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-20 di Honiara pada 24-26 Juni 2015, Kepulauan Solomon, status Indonesia resmi ditingkatkan dari pengamat menjadi anggota asosiasi. Hal ini juga ditegaskan melalui keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu, 27 Juni 2015. Dalam KTT itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, A.M Fachir.

MSG merupakan organisasi berlatar budaya Melanesia yang dicetuskan pertama kali pada 17 Juli 1986 saat keempat pimpinan pemerintahan dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Fron Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) dari Kaledonia Baru mengadakan pertemuan di Goroka, Papua Nugini. Diketahui bahwa Indonesia memiliki populasi 11 juta masyarakat Melanesia yang berada di lima provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Seperti dikutip dari http://tabloidjubi.com, Peresmian kantor ULMWP ini, menurut Markus Haluk, salah satu petinggi ULMWP, untuk memberikan jawaban dari pernyataan pemerintah Indonesia yang menyebutkan ULMWP hanyalah sekelompok orang yang ada di luar Papua. ULMWP, lanjut Markus, adalah rakyat Papua, Bangsa Papua Barat itu sendiri.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Manasye Sogavare juga telah mendukung Gerakan United Liberation untuk Papua Barat membuka kantor di seluruh kawasan di Melanesia, termasuk di Provinsi Papua, Indonesia.

Aparat gabungan TNI-Polri, Selasa (16/2/2016), menurunkan papan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULWP), di Wamena, sesaat setelah diresmikan. Penurunan papan kantor ULWP yang berlokasi di kantor Dewan Adat Papua (DAP) Lapoga, Jalan Trikora Maplima, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya itu dilakukan setelah rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo.

Namun aparat Polda Papua melalui Kepolisian Resort Jayawijaya telah memeriksa tiga orang terkait dengan peresmian kantor ULMWP ini. Kapolda Irjen Pol Waterpauw menyampaikan bahwa UMLWP sendiri merupakan wadah sekumpulan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah karena berupaya memisahkan Papua dari NKRI, Karena itu keberadaannya tidak akan diizinkan sehingga polisi akan meminta pertanggungjawaban dari koordinator kegiatan tersebut.

Seperti diberitakan oleh Metrotvnews.com, bahwa pihak Istana melalui Juru Bicara Presiden Johan Budi membantah kabar pendirian kantor oleh Gerakan Pembebasan Papua di Wamena. “Saya sudah konfirm ke Menkopolhukam bahwa tidak benar membuka perwakilan yang katanya didukung. Itu tidak benar, pemerintah jelas tidak akan pernah mendukung gerakan serupa di mana pun di wilayah Indonesia” ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend