Netizen Kritik Kasus Viktor Ditunda Selama Pilkada

victor laiskodat

Foto: Istimewa

Badan Reserse Kriminal Polri harus mengunda sementara pengusutan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat.

Hal ini karena Polri akan manunda pengusutan kasus yang melibatkan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018. Sedangkan Viktor sendiri diketahui menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur.

Ketika dikonfirmasi soal Viktor dan calon lainnya yang terlibat kasus hukum baik sebagai saksi terlapor, pelapor maupun tersangka, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan penundaan diterapkan pada semua pasangan yang nantinya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018 mendatang.

“Semua yang terkait pasangan calon yang ditetapkan, ini kita tunda. Sementara ya,” kata dia di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (12/1).

Martinus menjelaskan, penundaan proses hukum tersebut maksudnya tidak dilakukan proses hukum dahulu sementara saat tahapan penetapan, tahapan pemilihan sampai munculnya Sengketa di MK.

Penundaan ini, kata dia bertujuan agar tidak dimanfaatkan oleh para pendukung atau siapapun yang terkait dengan simpatisan pasangan calon, kemudian melaporkan paslon lainnya.

Penundaan tersebut ternyata ramai mendapat kritik netizen Indonesia. Netizen mengingatkan agar polisi tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.

“Rakyat bertanya apakah begini penegakkan hukum di era rezim “Saya Indonesia, Saya Pancasila “, apakah tebang pilih begini penegakkan hukum di rezim yg selalu menampilkan wajah polos dan sederhana @jokowi ? Hukum dapat dg mudah dijinakkan. Salam gigit Jari.” ujar akun @amyayanblog.

Akun @Yoedas2 berpendapat jika Viktor terpilih menjadi Gubernur kasus ini akan menjadi semakin rumit. “Terus nanti kalau udah pilkada dan dia jadi pemenang apa akan dibuka lagi? Bukannya nanti kebal hukum lagi? Ah banyak kali sandiwaranya polisi ini.semoga Allah melaknat orang2 yg berbuat zalim aamiin.” 

Viktor Laiskodat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan permusuhan terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus 2017 lalu.

Pidato Viktor di NTT tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Viktor diduga menuduh empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

Dalam perkembangan kasus ini, penyelidikan Polri terganjal status Viktor yang merupakan anggota DPR, apakah saat mengungkapkan pidato tersebut dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota dewan atau bukan. Jika saat berujar di pidato tersebut Viktor merupakan anggota dewan, sesuai MD3, maka Viktor mendapatkan hak imunitas dan proses hukum Bareskrim tidak bisa berlanjut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend