Netizen Ramai Bicarakan Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP

Netizen Ramai Bicarakan Kolom Aliran Kepercayaan Dalam KTP

Foto: dream / republika

Anggota DPR Fraksi PAN, Ali Taher meminta persoalan kolom agama, khusus untuk aliran kepercayaan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibahas secara teknis di Komisi VIII dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Ali Taher yang juga Ketua Komisi VIII ini mengatakan setelah reses, ia bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VIII akan mengundang Kemendagri dan Kemenag. Pembahasan ini terkait teknis pencantuman kolom agama bagi penganut kepercayaan.

Berhati-hati di sini, jelas dia, jangan sampai pemerintah membuka semua aliran kepercayaan sehingga membuat banyak kepercayaan diluar enam agama yang sudah diatur.

Menurutnya ‘negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya’ sesuai UUD, merujuk pada enam agama yabg disahkan pemerintah.

“Perlu dipertimbangkan bahwa negara mengatur enam agama, jangan sampai aliran kepercayaan itu mengganggu keyakinan enam agama tersebut,” seperti dilansir dari republika.co,id.

Rencana pembahasan ini ternyata mendapat perhatian cukup serius dari netizen Indonesia. Muncul berbagai opini pro dan kontra terhadap rencana pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP.

Pendukung terhadap memasukkan aliran kepercayaan dalam KTP menyebutkan bahwa keputusan MK merupakan kebijakan untuk menghargai keberagaman tanpa diskriminasi.

“Kitab Wahyu dlm Agama-Zabur Taurat Injil AlQur’an.Aliran kepercayaan diakui sbgai kberagaman brnegara tanpa diskriminasi #DiskusiInteraktif” ujar akun @aligala277.

Sementara netizen yang tidak setuju atas putusan MK melihat bahwa putusan ini akan mengganggu agama-agama yang sudah ada. “Dampak ketok Palu MK ttg aliran kepercayaan dikuatirkn akn menimbulkan kegaduhan baru,ada apa ini(?) Aliran2 sempalan dri agama mkin tertawa” kicau akun @husadi.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait pencantuman status penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP-Elektronik dan Kartu keluarga.

“Saya kira itu langkah yang baik dan positif ya, karena memang itu yang diharapkan oleh para penghayat kepercayaan selama ini,” ujar Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemendikbud, Sri Hartini, Selasa (7/11).

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend