Revisi UU KPK Jadi Inisiatif DPR, Netizen Tolak Upaya Pelemahan KPK

Revisi UU KPK Jadi Inisiatif DPR, Netizen Tolak Upaya Pelemahan KPK

Revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR – sumber foto : Istimewa

Usulan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korumsi (KPK) kembali mencuat, setelah diendapkan pada Oktober lalu. Dalam rapat antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 27 Nopember 2015, mereka sepakat untuk menjadikan revisi ini sebagai inisiatif DPR.

Kesepakatan revisi UU KPK menjadi usulan DPR ini akan dibawa ke Badan Musyawarah pada Senin, 30 Nopember 2015, dan ke Paripurna sehari setelahnya. Sebelum Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden. Dalam rapat itu juga, menyetujui agar rancangan undang-undang mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty diambil alih dari inisiatif DPR menjadi inisiatif pemerintah. Ini dikarenakan pajak merupakan penerimaan negara, dan tentunya pemerintah lebih paham dan tahu terobosan apa yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.

Dari hasil pantauan di media sosial, khususnya Twitter. Redaksi eveline mendapati sebanyak 7.895 kicauan, memperbincangkan tentang revisi Undang-ungang KPK. Pemantauan ini dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System pada periode 28 – 29 Nopember 2015.

Fokus DPR dalam memasuki masa peralihan tahun dengan mempriorotaskan revisi UU KPK. Dengan rentang masa sidang yang hanya menyisakan waktu kurang dari satu bulan, DPR terdengar muskil menjanjikan banyak hal. Salah satu tugas parlemen yang belum disentuh adalah proses seleksi calon pimpinan KPK.

Sejak Presiden Jokowi menyerahkan delapan nama Capim KPK hasil seleksi Tim Pansel KPK, DPR belum menggelar uji kelayakan terhadap para calon yang bakal memimpin komisi antirasuah. Nasib kepemimpinan KPK masih menggantung di parlemen, sementara tenggat pergantian masa periode kepemimpinan KPK sedianya habis pada akhir tahun. Hal ini lah yang menjadi perbincangan netizen sebanyak 1.647 kicauan, menyebut bahwa penetapan capim KPK menunggu revisi UU KPK.

Perubahan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR, membuat anggapan bahwa ini merupakan salah satu upaya dalam melemahkan KPK. Namun hal ini dibantah oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, dikutip di CNNIndonesia.com, ia menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dalam rapat pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR berencana untuk mengundang KPK di awal pembahasan agar tidak dianggap menggembosi lembaga antikorupsi itu. Penolakan Baleg DPR terhadap tudingan pelemahan KPK menjadi perbincangan netizen sebanyak 1.068 kicauan.

Lebih lanjut, netizen juga menyatakan penolakan terhadap pelemahan KPK dengan memberikan kicauan di linimasa Twitter sebanyak 520 tweet. Berikut beberapa tweet yang menyatakan penolakan tersebut, akun  @TP1Rochaena mengatakan “Apakah penundaan ini sbg salah satu upaya nyata pelemahan KPK ?” (: Rakyat tdk butuh DPR bodoh)”, sedangkan kicauan “MKD lebih seksi karena intrik2 nya kayak sinetron, jd lupa isu strategis lain, pelemahan KPK yg TSM !!” dilayangkan oleh akun @sutanto207.

***

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend