Setya Novanto Didesak Mundur, Netizen Sebut Anggota DPR Kenakan Pita Hitam

Setya Novanto Didesak Mundur, Netizen Sebut Anggota DPR Kenakan Pita Hitam

Kasus “Papa Minta Saham” PT. Freeport yang menyeret nama Ketua DPR RI, Setya Novanto, semakin panas saja. Bahkan kabar terbaru menyebutkan bahwa Setya Novanto didesak mundur oleh beberapa anggota DPR. Anggota DPR lintas fraksi menggalang dukungan untuk mendesak Setnov mundur dari jabatannya sebagai ketua. Pada Selasa (15/12), para anggota DPR sebanyak 31 anggota tersebut mendeklarasikan #SaveDPR di kompleks Parlemen.

Dikutip dari Tempo, Legislator yang mendesak Setya mundur rata-rata berasal dari partai pengusung pemerintah, seperti PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Tapi ada juga legislator dari koalisi nonpemerintah, yakni Wihadi Wiyandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan Dave A.F. Laksono dari Partai Golkar.

Redaksi Eveline melakukan pemantauan terhadap media sosial, khususnya twitter, pada periode 15 Desember 2015. Pemantauan yang dilakukan menggunakan Evello Intelligent Tagging System ini mendapati 4.451 tweet perbincangan Setya Novanto didesak mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR.

Sebagai tanda dukungan dalam mendesak Setnov mundur dari jabatannya, anggota DPR menggunakan pita hitam bertuliskan #SaveDPR di lengan kiri. Pita hitam yang digunakan anggota DPR ini mendapat respon netizen sebanyak 491 tweet. Pita hitam itu digunakan pada saat rapat paripurna siang tadi.

Komnas HAM pun dikabarkan telah mengeluarkan surat perlindungan hukum dan HAM terhadap Setya Novanto. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Setnov, Habiburokhman. Sebanyak 911 tweet netizen mengomentari Komnas HAM yang mengeluarkan surat perlindungan untuk Setnov. Habiburokhman mengatakan ada tiga hal yang menjadi pertimbangan bagi Komnas HAM.

Pertama, Komnas HAM mengingatkan jika setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan termasuk dalam hukum administrasi serta diadili melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif.

Kedua, Komnas HAM mengingatkan agar selama persidangan kehormatan dan martabat Setya Novanto dijamin sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dan ketiga, Komnas HAM mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR agar menggunakan bukti senantiasa memperhatikan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa, hak setiap orang untuk berkomunikasi melalui media elektronik tidak boleh diganggu terkecuali ada perintah pengadilan.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend