Soal Komisi I DPR Tindak Tegas Situs Penyebar Hoax Seword.com, Netizen Kritik Pedas Kominfo

seword.com

(Sumber foto: seword.com/akun twitter @posmetroinfo)

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono, menyebut berita hoax dari seword.com menunjukkan level kedewasaan pemilik dan penulisnya yang rendah. Hal ini menurutnya harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah.

“Ini menunjukkan Level kedewasaan yang rendah, cukup jadi permasalahan serius,” kata Dave saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Sebelumnya, calon Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan disebut dalam artikel berjudul ‘Bukti Anies Jatuh Dalam Kubangan Setan’ dalam website seword.com. Dalam artikel bermuatan fitnah itu, Anies yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disebut menunjuk Partai Perindo dalam pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berita-berita seperti itu, menurut Dave hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Terlebih lagi saat ini tensi politik di Indonesia sedang tinggi. “Situs seperti ini menyebarkan berita tak bertanggungjawab membuat keresahan bagi masyarakat, membuat berkembang isu macam-macam,” tegas Dave.

Sebelumnya, Ketua LBH Perindo Ricky K Margono melaporkan situs hoax tersebut ke Polda Metro Jaya. “Kami melaporkan situs seword.com atas fitnah dan hoax-nya,” kata Ricky di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 17 Februari 2017.

Ricky pun membantah jika Partai Perindo terlibat dalam pendistribusian KIP yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seword.com diduga melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Untuk itu, Ricky juga mengajak segenap masyarakat agar cerdas dalam menangkap informasi di internet dan jangan langsung terperdaya dengan pemberitaan dari situs-situs tidak kredibel.

Sementara itu, untuk menertibkan situs penyebar informasi hoax seperti seword.com ini, Sukamta yang juga  Anggota Komisi I DPR, menilai, pemerintah perlu menegakkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  “Iyalah (menegakkan revisi UU ITE), tugas pemerintah menjalankan UU,” katanya kepada Okezone, Sabtu (18/2/2017).

Ia menilai, selama ini penertiban situs hoax belum berjalan dengan sistematis. Hal ini terbukti dari masih banyaknya situs penyebar hoax seperti seword.com dapat menyesatkan masyarakat. “Masih belum sistematis penanganannya sehingga terkesan tebang pilih,” katanya.

Lebih jauh, pemblokiran terhadap situs hoax seword.com merupakan langkah yang tepat dan sesegera mungkin dilakukan untuk menindak situs penyebar hoax, seperti diucapkan pakar telematika Abi Manyu Wachjoewidajat. “Tindakan paling benar ya memang melakukan pemblokiran karena konteksnya keamanan negara dan untuk menghindari keresahan masyarakat karena tersebarnya fitnah dan pemblokiran tentu menghindari hal-hal seperti itu,” kata Abi kepada Okezone, Sabtu (18/2/2017).

Menurutnya, Kominfo telah diberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran setelah adanya revisi UU ITE yang dilakukan DPR pada 28 November 2016.  “Melakukan tindakan pemblokiran adalah cara paling legal kemarin telah dilakukan revisi  UU ITE dan konten itu memberdayakan pihak yang berkompeten seperti Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu situs,” jelasnya.

Berikut Pantauan redaksi eveline, mendapati netizen berkomentar terkait Komisi I DPR RI minta tindak tegas situs penyebar hoax Seword.com. Beberapa netizen langsung merespon dengan mengkritik Kominfo yang dinilai lamban menindak tegas Seword.com, “Pilih pilih dulu kalo kawan biarin kalo lawaaannnn blokir dan laporin″. tulis netizen bernama Andika Fauzan Pratama, sebut  Kominfo tebang pilih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend