Soal Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kapolri, Begini Komentar Netizen Di Twitter

komisi III

(Sumber foto:politiktoday.com /akun twitter @Fraksi_PAN)

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu (22/2/2017). Tito tiba di Gedung DPR RI pukul 09.45 WIB.  Tak hanya Kapolri, hadir pula Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, salah satu agenda rapat kerja dengan Kapolri adalah membahas kinerja kepolisian. “Pengawasan kinerja kepolisan,” ucap Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2017).

Tak ketinggalan aspirasi massa 212 yang kemarin disampaikan ke Komisi III juga akan dibahas di rapat ini. “Salah satu meneruskan aspirasi masyarakat kemarin,” ucapnya. Tak hanya itu, politikus PDIP ini juga mengatakan, akan membahas mengenai pengamanan Pilkada serentak kemarin.

Lebih jauh, Komisi III DPR pun menanyai sejumlah hal kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat kerja itu. Mulai dari kasus Ustad Bachtiar Nasir, dana Teman Ahok, Alfamart, hingga penyadapan telepon Presiden RI Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin.

“Atas dasar tindak pidana pencucian uang (TPPU), tapi tindak pidana pokoknya apa,” kata Anggota Komisi III, Arsul Sani. Ia menanyakan dasar dari penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir.

Dia menambahkan, kenapa Polri tiba-tiba menyelidiki dugaan TPPU dana publik yang berada di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua. Apakah Polri juga melakukan hal serupa seperti sumbangan yang dikumpulkan relawan Teman Ahok. ”Teman Ahok, disidik atau diselidik atau tidak, itu pertanyaan,” katanya.

Arsul juga memberi contoh lain, soal apakah Polri juga ikut menyelidiki pengumpulan dana PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pengelola gerai ritel Alfamart karena mengelola uang sisa kembalian konsumen yang belanja di Alfamart. Apakah Polri melakukan penyelidikan atau tidak. “Ini menimbulkan perselisihan, ada konsumen minta pejelasan ke mana uang itu digunakan. Dia merasa membaca laporan di web Alfa ini dicatat sebagai CSR, padahal itu dana pengumpulan, dana masyarakat konsumen Alfamart yang terkumpul puluhan miliar,” lanjut dia.

Sementara, Anggota Komisi III, Adies Kadir menanyakan soal penyadapan terhadap SBY dan KH Maruf Amin. “Terkait penyadapan yang ramai yaitu mantan Presiden yang ditenggarai bercakap dengan Maruf Amin, seberapa penting penyadapan ini diatur oleh UU,” kata Adies.

Menurut Adies, penyadapan hanya boleh dilakukan penegak hukum. “Jangan sampai penyadapan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu bahkan pihak asing, atau untuk kepentingan politik,” kata dia.

Berikut Pantauan redaksi eveline, mendapati netizen berkomentar soal Raker Komisi III DPR RI dengan Kapolri. Netizen dengan akun @Zikrullah_irfan, misalnya, mengingatkan agar DPR lebih jeli. “@DPR_RI jangan langsung percaya apa yg akan polri jelaskan nanti. Bisa saja itu beda dr kenyataan yg adaa..”. Sedang netizen lain menyebut, “Rakyat berharap banyak terhadap para wakilnya di @DPR_RI”, dikicaukan akun @bin_nuh16 sampaikan harapan.

Tak ketinggalan seorang netizen dengan akun @Enitayulia4763, meminta agar DPR tegas dalam memproses aspirasi rakyat, “@DPR_RI Bapak harus tegas dlm membahas aspirasi rakyat dgn pemerintah. Ingat bapak dipilih oleh rakyat.”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend