Sultan Tidore Hingga DPR Menyoal Pulau Morotai Dikelola Jepang, Ramai Dikomentari Netizen

Morotai

(Sumber foto: KSMTour.com /inspira data)

Kabar pemerintah akan bekerjasama dengan Jepang untuk mengelola Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara sampai juga ke telinga Sultan Tidore, Husain Sjah. Sultan itu langsung bereaksi cepat dengan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut inti surat terbuka yang dilansir dari facebook Sultan Tidore Husain Sjah, Senin (16/1). “Mohon maaf yang Mulia, sudi kiranya bisa mendengar dan menyikapi apa-apa yg mengusik hati kami di Propinsi Maluku Utara. Semalam, Tanggal 15 Januari 2017, saya mendapat informasi lewat siaran di salah satu Tv swasta yang memberitakan bahwa yang Mulia telah melakukan kerja sama dengan Negara tetangga Jepang untuk mengelola Pulau Morotai.

Andaikan berita itu benar maka saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, apakah kerja sama yang Mulia lakukan itu telah melalui pertimbangan yang menyeluruh? Baik dari sisi ekonomi, politik dan budaya, pertahanan keamanan serta harkat dan martabat bangsa? Dan, apakah dalam kerja sama tersebut yang Mulia telah melibatkan pemerintah Morotai dan masyarakat pulau Morotai sebagai pemilik sah pulau tersebut? Sungguh saya sedih kalau penduduk dan pemilik syah pulau morotai tidak dilibatkan.

Jika pertanyaan di atas sudah yang Mulia lakukan, maka sebagai anak kandung dari negeri Maluku Kie Raha memohon kehadapan yang Mulia sudi kiranya yang Mulia bisa secara transparan menunjukan itu kehadapan kami masyarakat Maluku Utara dan lebih khusus lagi masyarakat pulau Morotai. Kenapa ini penting bagi kami? Jawabannya karena pulau Morotai mempunyai sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan bahkan dunia. Hal lain agar tidak menimbulkan fitnah dan kemudratan dikemudian hari.

Jika sekiranya hal-hal yang saya sampaikan di atas belum terpenuhi semuanya, maka atas nama Allah dan Bangsa Indonesia yang saya cintai mohon kiranya yang Mulia mengkaji ulang bentuk kerja sama tersebut. Kegelisahan kami ini, adalah untuk kemaslahatan kita bersama dan anak cucu kita dikemudian hari”.

Sementara itu, keberatan langsung disampaikan Komisi IV DPR kala menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihadiri langsung MKP, Susi Pudjiastuti. Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal menyatakan kepada Menteri Susi terkait rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang ingin bekerjasama dengan Jepang di Pulau Morotai.

“Sekarang kita mendengarkan isu adanya pulau-pulau yang dikerjasamakan dengan negara lain. Ini saya heran, kok yang meributkan ini Menko Maritim harusnya yang punya isu ini kan kementerian KKP. Saya baca berita tadi, Sultan Tidore ini protes, ini Pulau Morotai katanya akan dikerjasamakan dengan Jepang,” ujar Andi saat Raker bersama KKP di komisi IV, Senayan, Selasa (17/1).

Menurutnya, isu ini sangat sensitif. Pemerintah diharapkan mengkaji kembali, dan jangan hanya berbicara yang belum jelas aturannya. Anggota fraksi PKS ini mengatakan, jika kerja sama ini dilanjutkan maka sama saja Indonesia memperjualbelikan pulau-pulau.

“Hari ini masih pulau kita, nanti mungkin anak cucu kita enggak ada lagi itu pulau. Saya kira Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) harus tegas memberikan masukan dan arahan. Sebagai menteri teknis saya harap tegas, jangan ada kepentingan politik, tapi kepentingan untuk Merah Putih kita,” ujarnya.

Pantauan redaksi eveline, mendapati netizen berkomentar soal surat terbuka Sultan Tidore hingga DPR terkait pulau Morotai dikelola Jepang. Berikut komentar netizen pada linimasa “satu persatu sedikit demi sedikitnegara di pindah kuasakan ke asing, kapan balik nama ?”, sindir netizen dengan akun @saryI.

Selanjutnya seorang netizen dengan akun @mhafizh19210502 sampaikan kekhawatiran, “@jokowi: mna tau pulaunya ad sejarah, kekayaan alam blm lg gmna dgn klestarian pohon alaminya?hutan”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend