Tanggapi Polemik Pasal Penghinaan Presiden, Kultwit SBY Banjir Dukungan

Kultwit Susilo Bambang Yudhoyono Soal Pasal Penghinaan Presiden – sumber foto: Istimewa

Pemerintah Presiden Joko Widodo kembali mengajukan pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dalam Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 yang disiapkan pemerintah, disebutkan bahwa “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”. Ayat berikutnya menambahkan, “Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.

Presiden Jokowi menyebut dasar pengajuan kembali pasal penghinaan Presiden untuk melindungi presiden sebagai simbol negara. “Kalau kita lihat di negera yang lain, sebagai symbol of state itu ada semuanya. Tapi, kalau di sini inginnya tidak, ya terserah nanti di wakil-wakil rakyat,” sebut Jokowi sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Presiden menambahkan, pasal penghinaan telah diajukan pemerintahan sebelumnya. Pihaknya hanya melanjutkan apa yang sudah ada. “Itu juga pemerintah yang lalu usulkan itu dan ini dilanjutkan dimasukkan lagi,” kata Jokowi

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut pengajuan kembali pasal penghinaan Presiden bukan berarti pemerintah anti kritik. Pihaknya meminta publik dan media terus mengkritisi pemerintah, namun dengan cara yang baik dan sopan. “Kalau sudah memaki, menghujat memang tidak pantas. Kepolisian bisa mengusut ini SMS dari mana, twitter dari mana, media sosial dari mana,” ungkap Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Sementara itu, alasan Presiden Joko Widodo yang menggunakan pandangan Presiden sebagai simbol negara dan dijadikan dasar pasar penghinaan Presiden mendapat tentangan dari mantan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie. Jimly menyebut alasan pemerintah yang menganggap posisi presiden sebagai simbol negara dianggap sebagai warisan pemikiran feodal yang tak lagi relevan dengan era demokrasi.

Jimly menambahkan, lambang negara diatur secara khusus dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara yang diatur dalam konstitusi adalah “Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, dan bukan presiden.

Sementara itu, terkait dengan pembenaran Jokowi bahwa revisi UU KUHP sudah diajukan di jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditanggapi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era SBY, Amir Syamsuddin. Amir meminta pemerintahan Joko Widodo tidak menyalahkan SBY soal adanya pasal larangan penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dikutip dari Kompas.com, Amir menegaskan “Jangan menunggu ada pro dan kontra, lalu dianggap itu warisan pemerintahan SBY.”

Sebagai bahan catatan, pasal penghinaan Presiden yang ada di KUHP sudah dihapuskan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006. Namun terkait dengan hal ini, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyebut revisi pasal penghinaan yang diajukan pemerintahan Joko Widodo berbeda dengan yang dihapus MK.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Yasonna menyebut, “Jadi, kalau dulu sifat ketentuannya delik umum, yang kalau orang yang menghina presiden langsung ditangkap. Zaman Pak Harto langsung ditangkap. Nah, sekarang itu menjadi delik aduan. Jadi orang yang menghina itu bisa ditangkap kalau orang yang dihina melapor, kalau (yang dihina) tidak lapor, ya tidak ditangkap.”

Yang paling menarik adalah, tanggapan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY sepertinya gerah dengan polemik pasal penghinaan Presiden lantaran namanya disebut-sebut sebagai pihak yang sebelumnya pernah mengajukan pasal yang sama. Lewat akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, SBY pun membuat serangkaian cuitan pada Minggu 9 Agustus 2015 kemarin.

Dalam kultwitnya tersebut, SBY menegaskan beberapa poin. Pertama bahwa dalam demokrasi semua pihak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat. Namun hak berpendapat haruslah dilakukan secara tertib tanpa menghina orang lain, termasuk Presiden. Dan bahwa setiap orang, termasuk Presiden berhak menuntut siapapun yang menghinanya.

SBY mencontohkan dalam masa pemerintahannya, banyak orang yang menghina dan mencemoohnya. Gambar SBY diinjak-injak dan dibakar, kemudian nama SBY ditulis di pantat kerbau adalah beberapa diantara. Namun, SBY menyebut dirinya memilih untuk tidak mengambil tindakan atas penghinaan tersebut karena hal itu bisa mengalihkan fokusnya dalam menjalankan tugas sebagai presiden.

SBY melanjutkan, kritikan tersebut dipandangnya sebagai salah satu masukan sehingga sebagai pemimpin dirinya bisa paham isi pikiran rakyatnya. Karena, jika tidak, akan banyak sekali orang yang ditangkap dan dipidana karena penghinaan Presiden.

SBY lebih lanjut menambahkan, dalam pemerintahan Jokowi sekarang, hinaan macam itu tidak banyak terjadi. Hal ini merupakan kondisi yang positif. SBY menyarankan Jokowi untuk diberi kesempatan bekerja dengan baik tanpa diganggu dengan hinaan dan cemoohan. Namun, SBY juga mengingatkan Jokowi untuk tidak terlalu gampang menggunaan kekuasaan untuk menekan kebebasan rakyat.

Bagaimana tanggapan publik, khususnya netizen Indonesia atas polemik pasal penghinaan Presiden dan tanggapan SBY lewat kultwitnya? Simak pantauan redaksi Eveline berikut.

Pemantauan dilakukan terhadap perbincangan di media sosial, khususnya Twitter selama periode 9 Agustus 2015. Pemantauan dilakukan menggunakan platform Evello Intelligent Tagging System. Terdapat 56.923 tweet membicarakan tentang pasal penghinaan terhadap Presiden.

Sebanyak 4.864 tweet menyebut pasal ini tidak perlu diajukan kembali oleh pemerintah. Netizen menyebut pasal ini sudah tidak sepantasnya dihidupkan kembali layaknya jaman Orde Baru. Netizen juga menegaskan, pasal penghinaan Presiden merupakan ancaman terhadap kebebasan publik di alam demokrasi. Hal ini ditegaskan lewat 1.664 tweet.

Sebanyak 1.412 tweet netizen menyatakan, jika pasal penghinaan terhadap Presiden ini sampai lolos menjadi Undang-Undang, hal tersebut merupakan kemunduran terhadap hukum dan budaya di Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan kultwit Susilo Bambang Yudhoyono soal polemik pengajuan pasal penghinaan Presiden, netizen antusias menanggapinya. Tercatat tidak kurang dari 5.984 retweet dilakukan netizen terhadap kultwit mantan Presiden SBY. Sebanyak 1.026 tweet menyatakan dukungan terhadap isi kultwit SBY yang berusaha menempatkan pasal penghinaan Presiden secara seimbang dalam konteks kebebasan demokrasi dan etika dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

***

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to friend